Rekaman Selingkuh Beredar di YouTube, Pimpinan Oposisi Turki Mundur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo/Burhan Ozbilici

    AP Photo/Burhan Ozbilici

    TEMPO Interaktif, Pemimpin oposisi Turki mengundurkan diri menyusul video perselingkuhannya beredar.

    Dalam video tersebut, diduga, Deniz Baykal pemimpin sekuler Partai Rakyat Republik (CHP) berada di dalam kamar tidur bersama perempuan politisi CHP.

    Baykal mengklaim dia menjadi korban skenario pemerintah. Belum lama ini, partai yang dipimpinnya menentang usulan reformasi konstitusi yang disampaikan oleh partai pemerintah AK Party (AKP).

    Akibat kejadian tersebut, Baykal mengundurkan diri yang disampaikan dalam jumpa pers, Senin waktu setempat. Menurutnya, video itu tak mungkin beredar tanpa sepengetahuan pemerintah.

    "Ini bukan rekaman seks, ini adalah sebuah konspirasi,' ujarnya.

    "Jika ini punya harga, maka harga itu adalah mundurnya saya dari kepemimpinan CHP, saya siap membayarnya. Saya mundur bukan dimaksudkan melarikan diri atau menyerah. Sebaliknya, sikap ini menunjukkan saya memperjuangkannya."

    Baykal dan teman perempuannya, dalam gambar tersebut, diduga sudah menikah. Di acara jumpa pers, Baykal tidak membenarkan atau membantah adanya perselingkuhan.

    Video tersebut diambil secara diam-diam dan beredar di YouTube pekan lalu.

    Kejaksaan Turki, Jumat waktu setempat, mengeluarkan pelarangan peredaran video tersebut.

    Baykal, 71 tahun, memimpin CHP sejak 1992. Dia pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil perdana menteri pada masa pemerintahan sebelumnya.

    Wartawan BBC Jonathan Head melaporkan dari Istanbul, Baykal dianggap gagal menawarkan visi alternatif untuk menantang AKP dan hanya pembela tradisi nilai-nilai negara sekuler

    Mundurnya Baykal, jelas wartawan BBC, memberikan kesempatan kepada generasi muda dan generasi politisi sekuler untuk bangkit di jajaran partai.

    BBC | CHOIRUL



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.