Kanada Bingung Mencari Burung yang Cocok Untuk Simbol Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO Interaktif, Montreal – Indonesia harus bangga punya lambang negara Burung Garuda. Bahkan pernah dijiplak oleh Armani sebagai salah satu seri dari model kaosnya. Amerika Serikat mempunyai lambang Burung Elang, Bahama memiliki Burung Flamingo, Selandia Baru punya burung yang tidak gagah tapi punya ciri, yakni Burung Kiwi. Nah... Kanada sampai kini masih kebingungan mencari lambang negara.

    Inisiatif ini diluncurkan oleh Canadian Raptor Conservancy, yang mempunyai spesialisasi dalam rehabilitasi burung, penangkaran dan penelitian. Organisasi ini meluncurkan petisi secara online untuk memilih burung sebagai lambang Burung Kanada, yang didukung oleh stasiun penyiaran publik CBC, yang mendorong pemirsa untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

    Pemenangnya akan disampaikan kepada parlemen untuk diratifikasi. Kanada yang mempunyai 13 Provinsi dan teritori masing-masing mengklaim seekor burung untuk mewakili daerah masing-masing. Burung-burung itu, termasuk burung Hantu Salju, Blue Jay, Raven, Puffin, Chickadee dan Belibis.

    "Jadi, mengapa Kanada tidak punya (lambang)?" Ditanyakan di situs Canadian Raptor Conservancy, terutama karena saat ini, "menonton burung adalah hobi nomor satu di dunia," katanya.

    Sementara burung angsa yang ada dalam koin dolar Kanada, banyak yang menganggap itu burung nasional Kanada. Padahal salah besar. Tapi burung ini menjadi yang terkemuka dalam kontes sejauh ini.

    Pemenang dalam pemilihan simbol negara ini setidaknya harus mendapat 200 ribu tanda tangan atau dukungan dalam petisi online.

    Warga Kanada diminta untuk memilih seekor burung, yang biasa dilihat secara teratur di seluruh wilayah negara itu. Dan tentu saja burung yang belum digunakan sebagai simbol bangsa lain.

    CBC| NUR HARYANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.