Belgia Mendapat Ancaman Gara-gara Larangan Cadar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Farzana Wahidy

    AP/Farzana Wahidy

    TEMPO Interaktif, Brussels - Siapa menebar angin akan menuai badai. Belgia menjadi salah satu negara Eropa yang akan memberlakukan larangan cadar kini mendapat ancaman.  Pihak berwenang Belgia sedang menganalisa video yang berisi ancaman untuk menyerang negaranya dan negara-negara Eropa lain jika mereka memberlakukan larangan cadar yang menutup wajah penuh hingga hanya terlihat matanya saja.

    Pekan lalu, parlemen Belgia menyetujui rancangan undang-undang yang akan melaksanakan larangan tetapi kemungkinan tidak menjadi hukum dengan segera karena pemerintah telah runtuh dan parlemen dibubarkan.

    Sebuah teks yang ditulis dalam bahasa Inggris pada sebuah video yang diposting di Internet mengatakan: "Jika anda melarang burqa, jilbab atau niqab (cadar) ... maka anda akan melihat (situasi) yang sangat berbahaya di negara anda."

    Dalam teks itu, dikatakan bahwa mengenakan burqa, jilbab atau niqab adalah hak setiap perempuan muslim dan pemerintah akan membayar keputusan mereka untuk melarang cadar dan jenis kerudung lain.

    Juru bicara pusat krisis pemerintah, yang menangani ancaman keamanan, mengatakan telah memberitahu badan antiterorisme Belgia tentang potensi ancaman ini. "Mereka telah melakukan analisa dan kemudian dapat memutuskan untuk mengambil tindakan," kata juru bicara itu.

    Prancis, yang menjadi rumah bagi minoritas Muslim terbesar di Eropa, berencana untuk mendebat Rancangan Undang Undang pada pertengahan Mei mendatang dan menentang semua larangan jilbab di depan umum.

    Perempuan yang mengenakan cadar sebenarnya langka di Eropa, namun jumlah perempuan yang memakainya mulai meningkat. Tidak ada jumlah yang pasti, tetapi diperkirakan mencapai total  2.000 perempuan di Prancis dan beberapa ratus perempuan saja di Belgia.

    REUTERS/ NUR HARYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.