Kekuatan Militer Tetap Jadi Pilihan untuk Atasi Konflik di Thailand  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa kaus merah berhadapan dengan  polisi anti huru-hara di Bangkok, Thailand. AP Photo/Vincent Yu

    Massa kaus merah berhadapan dengan polisi anti huru-hara di Bangkok, Thailand. AP Photo/Vincent Yu

    TEMPO Interaktif, Bangkok - Pihak militer Thailand telah menolak laporan bahwa penggunaan kekuatan telah dikesampingkan sebagai pilihan untuk mengakhiri protes jalanan oleh demonstran antipemerintah.

    Juru bicara militer Thailand Kolonel Sansern Kaewkamnerd menyatakan kekuatan militer tetap menjadi pilihan dan masih tetap bisa digunakan jika situasi berjalan di luar kendali pemerintah.

    Menurut dia, laporan Komandan Angkatan Darat Jenderal Anupong Paojindatentara pada Jumat lalu bahwa 200 komandan lapangan dilarang menggunakan kekerasan untuk mencegah jatuhnya lagi korban jiwa pengunjuk rasa adalah pernyataan yang tidak akurat.

    Sansern mengatakan sebuah operasi militer harus diprogram dengan baik dan pengunjuk rasa yang tidak bersalah harus dilindungi dari lokasi  demonstrasi besar-besaran saat terjadi kerusuhan.

    "Ada teroris menyusup di demonstran. Mereka menggunakan senjata untuk menyerang orang yang tidak bersalah dan ada pihak yang menyebarkan informasi palsu. Tetapi tidak semua orang di Ratchaprasong adalah teroris," kata Sansern yang juga juru bicara untuk layanan Situasi Darurat (CRES).

    Sansern menambahkan, pihaknya juga khawatir serangan militer terhadap pengunjuk rasa di Bangkok akan menimbulkan konflik politik di provinsi lain.

    "Ada yang beroperasi di wilayah Ratchaprasong, bisa menyulut kerusuhan di beberapa provinsi lain dan bisa menimbulkan konflik di masa mendatang," katanya.


    BANGKOK POST l BASUKI RAHMAT  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.