Pengadilan Thailand Persilakan Pemerintah Bubarkan Demonstran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara berjaga-jaga di pusat bisnis di Bangkok, Thailand (19/4).  AP/David Longstreath

    Tentara berjaga-jaga di pusat bisnis di Bangkok, Thailand (19/4). AP/David Longstreath

    TEMPO Interaktif, Bangkok -Pengadilan Sipil Thailand menyatakan bahwa pemerintah dapat membubarkan demonstran anti-pemerintah yang kini menduduki pusat bisnis utama Bangkok. Pembubaran itu, menurut putusan pengadilan pada Sabtu, dapat dilakukan "jika perlu" dan "harus dilakukan sesuai dengan standar internasional".

    Putusan pengadilan ini meralat salah tafsir dari media dan para pemimpin Kaus Merah yang menyebutkan bahwa pengadilan pada Kamis lalu melarang penggunaan kekerasan untuk mengusir para demonstran yang telah menduduki kawasan bisnis Ratchaprasong.

    Kepala hakim Pengadilan Sipil Chartchai Akarawiboon mengatakan interpretasi media itu tidak akurat. Pemerintah melalui Pusat Resolusi Situasi Darurat (Cres), kata Chartchai, "jika perlu, bisa membubarkan kerumunan protes", tapi harus mempertimbangkan kesesuaian dan harus "dilakukan sesuai dengan standar internasional".

    Keputusan ini seolah menegaskan dugaan pemimpin Kaus Merah bahwa Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva telah memerintahkan Jenderal Anupong Paojinda untuk menindak tegas demonstran. Perintah itu telah diberikan Abhisit pada Sabtu pagi.

    Jatuporn Prompan, pemimpin Kaus Merah pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra telah menerima informasi bahwa komandan pasukan tinggal menunggu perintah dari pemimpin Angkatan Darat Thailand itu. Tapi Anupong masih menunggu waktu yang tepat untuk membubarkan demo kelompok Kaus Merah


    The Nation | YR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.