Perdana Menteri Thailand Ganti Pemimpin Keamanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva berpidato di televisi selepas bentrokan di Bangkok yang menelan korban jiwa pada Sabtu (10/4).

    Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva berpidato di televisi selepas bentrokan di Bangkok yang menelan korban jiwa pada Sabtu (10/4).

    TEMPO Interaktif, Bangkok -Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengumumkan bahwa ia memberi tanggung jawab operasi keamanan kepada kepala staf angkatan darat negara itu. Dalam pidato di televisi, ia mengatakan Jenderal Anupong Paojinda akan bertanggung jawab dalam memulihkan keamanan, menggantikan Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban.

    Abhisit mengatakan "tindakan terhadap para demonstran yang gagal sejauh ini" telah menyebabkan pemerintah melakukan "pengkajian kembali masalah struktural". Ia mengatakan Jenderal Anupong akan membantu rantai komando menjadi lebih "efektif dan cepat".

    Suthep bertanggung jawab atas operasi yang gagal hari Jumat untuk menangkap beberapa pemimpin baju merah. Namun Arisman Pongruangrong, salah seorang pemimpin demonstran, terekam kamera video ketika sedang menuruni kabel hotel dan masuk mobil yang menunggu, sementara dua lainnya juga berhasil lolos.

    Abhisit mengatakan polisi semestinya berada di sana untuk mengambil tindakan tegas terhadap "para teroris"--istilah yang digunakan pemerintah bagi para pemimpin demonstran. Perdana menteri mengharapkan pimpinan yang baru akan bisa "memanggil tentara secara lebih terpadu dan terkoordinasi, sehingga mereka bisa menangani kegiatan yang khusus berkaitan dengan terorisme," katanya.

    Setelah berhasil lari, Arisman mengatakan misi baju merah sekarang adalah "memburu Abhisit". "Ini adalah perang antara pemerintah dan baju merah," katanya seperti dikutip kantor berita Associated Press.

    BBC | YR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.