Oxfam: Perkosaan di Kongo Meningkat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah masyarakat Kongo kembali harus mengungsi setelah bentrokan yang terjadi antara pemberontak dan pasukan pemerintahan di Kongo, (06/11). Bentrokan ini terjadi untuk yang kedua kalinya setelah Sabtu lalu.  FOTO: AP Photo/Jerome Delay

    Sejumlah masyarakat Kongo kembali harus mengungsi setelah bentrokan yang terjadi antara pemberontak dan pasukan pemerintahan di Kongo, (06/11). Bentrokan ini terjadi untuk yang kedua kalinya setelah Sabtu lalu. FOTO: AP Photo/Jerome Delay

    TEMPO Interaktif, Hasil studi Oxfam Internasional, berbasis di Inggris, menunjukkan perkosaan di Kongo meningkat secara dramatis.

    Sementara itu sejumlah peneliti dari Universitas Harvard, Amerika Seerikat, meneiliti lebih dari 4000 kasus kekerasaan seksual 2004-2008. Hasilnya, perkosaan yang dilakukan oleh warga sipil meningkat 17 kali lipat.

    Studi dilakukan di rumah sakit Panzi, sebelah timur kota Bukavu, khusus merawat korban perkosaan. Separuh korban "diperkosa oleh kelompok-kelompok bersenjata di dalam rumah."

    Laporan penelitian itu menyebutkan dari 4.311 perempuan yang ditanya, 51 persen perkosaan dilakukan oleh para pria bersenjata di rumah korban, 16 persen di lapangan, 15 persen dalam hutan.

    Oxfam bekerjasama dengan lembaga Inisiatif Kemanusiaan Harvard meneliti tentang korban perkosaan yang mengalami kesulitan hidup terutama mengakses perawatan medis.

    "Kurang dari satu persen korban perkosaan pergi ke rumah sakit Panzi didampingi suaminya, sembilan persen dicampakkan pasangannya," papar Oxfam.

    Kekerasan meningkat di Kongo setelah banyak suku Hutu Ruwanda meninggalkan negara tersebut menyusul trgaedi genocida di Ruwanda 1994. Sejak itu, terjadi konflik bessar antara pasukan militer Ruwanda dengan milisi Kongo.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.