Sebanyak 47 Negara Sepakat Amankan Bahan Nuklir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Boediono (kiri) disambut Presiden AS Barack Obama guna mengikuti jamuan makan malam pada pembukaan KTT Pengamanan Nuklir di Washington DC, Senin (12/4). ANTARA/Yopie Hidayat

    Wakil Presiden Boediono (kiri) disambut Presiden AS Barack Obama guna mengikuti jamuan makan malam pada pembukaan KTT Pengamanan Nuklir di Washington DC, Senin (12/4). ANTARA/Yopie Hidayat

    TEMPO Interaktif, Washington - Semua peserta Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir, yang berlangsung di Amerika Serikat, yakni 47 negara, sepakat mengamankan semua bahan nuklir berbahaya dalam 4 tahun.

    Selain itu, semua pemimpin negara yang hadir dalam acara yang digagas Presiden Amerika Serikat Barack Obama tersebut setuju membuat rencana bersama guna terciptanya kontribusi nyata dalam melindungi dunia. Rencana tersebut adalah meminta setiap negara menjaga stok nuklir dan mengamankan bahan nuklir agar tak jatuh ke tangan teroris.

    "Hari ini kami mendeklarasikan bahwa terorisme nuklir adalah salah satu ancaman terbesar bagi keamanan internasional," kata tuan rumah KTT, Presiden Obama, di pengujung acara yang berlangsung sejak 12 April itu kemarin.

    Dia menambahkan, "Kami juga setuju jalan yang paling efektif untuk mencegah teroris dan penjahat lainnya memperoleh bahan nuklir adalah dengan terus memperkuat keamanan nuklir."

    Sebelumnya, Rusia dan Amerika telah menandatangani sebuah kesepakatan untuk mengatur 68 ton kelebihan senjata nuklir kelas plutonium. Amerika bahkan telah menganggarkan US$ 400 juta untuk mengurangi plutonium Rusia, yang menurut Moskow memerlukan dana hingga US$ 2,5 miliar untuk pengurangan itu.

    Selain milik kedua negara adidaya itu, akan dibuat cadangan nuklir bersama yang merupakan sumbangan dari setiap negara sebanyak 34 ton, yang dianggap cukup untuk membuat 17 ribu senjata nuklir. Nah, cadangan itu, kata pejabat Amerika, akan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Rencana ini disetujui, antara lain, oleh Meksiko, Cile, dan Ukraina. Mereka setuju memberikan stok hasil pengayaan uranium tingkat tingginya.

    Kesepakatan lain yang dihasilkan dalam KTT: para pemimpin setuju membuat peraturan tak mengikat untuk mencegah aktor bukan negara memperoleh informasi atau teknologi yang dibutuhkan untuk penggunaan bahan nuklir itu.

    Mereka mengatakan akan bekerja sama lebih erat dengan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Energi Atom Internasional serta berbagi informasi tentang pendeteksian nuklir dan cara mencegah perdagangan nuklir.

    Kendati setuju, para pemimpin negara meminta peningkatan keamanan nuklir tidak melanggar hak-hak negara untuk berkembang dan membangun energi nuklir untuk tujuan damai dan teknologi.

    Adapun Indonesia, seperti dilaporkan wartawan Tempo, Wahyu Muryadi, dari Washington, DC, menyambut baik semua upaya pencegahan jatuhnya bahan-bahan nuklir ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wakil Presiden Boediono, yang mewakili Indonesia di KTT, bahkan menilai sikap Amerika sekarang sudah hampir sejalan dengan pandangan negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Nonblok. Di Gerakan Nonblok, Indonesia terpilih sebagai Ketua Kelompok Kerja Pelucutan Senjata Nuklir.

    "Sikap Amerika Serikat semakin dekat ke arah sebuah kesepakatan dan kerja sama yang konkret, terutama bagi negara-negara di Asia Tenggara yang sudah lama menyatakan diri sebagai kawasan bebas senjata nuklir, jauh lebih dulu daripada keinginan Amerika," kata Boediono saat berpidato dalam jamuan makan siang dengan Wakil Presiden Joe Biden di Naval Observatory, Washington, DC.

    "Sebagai sebuah negara, Indonesia tak pernah mempunyai aspirasi atau keinginan untuk memiliki senjata nuklir," Boediono menandaskan. Kendati demikian, ia melanjutkan, Indonesia tentu ingin bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi nuklir untuk keperluan damai demi kesejahteraan rakyatnya.

    BBC | TIME | WAHYU MURYADI | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.