Pemilu Thailand Enam Bulan Lagi  

TEMPO Interaktif, BANGKOK - Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Anupong Paojinda mengatakan ia lebih menyukai solusi politik ketimbang pendekatan militer guna menghindari konfrontasi. "Masalah-masalah politik hanya bisa diselesaikan melalui saluran politik," kata Jenderal Anuphong, Selasa (13/4).

Menanggapi soal desakan pendemo Kaus Merah agar pemerintah membubarkan parlemen, Jenderal Anuphong mengatakan bahwa parlemen bisa saja dibubarkan. "Soal berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum parlemen dibubarkan itu tergantung pada hasil dari perundingan," katanya lagi.

Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan baru akan membubarkan parlemen pada akhir 2010. Namun kelompok pendemo dari Front Bersatu Menentang Kediktatoran yang sebagian besar pendukung bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu tak puas.

"Kami ingin perdana menteri segera membubarkan parlemen dan silahkan Abhisit pergi mengungsi ke luar negeri," kata seorang pemimpin demo, Veera Musikapong. Komisi Pemilihan Umum Thailand telah menekan Abhisit dengan mengatakan bahwa Partai Demokrat yang dipimpinnya akan menghadapi tuduhan pendanaan ilegal.

Kendati proses di Mahkamah Agung bisa memakan waktu berbulan-bulan, namun dakwaan itu bisa membuat pemerintah Abhisit tergusur sebagaimana yang pernah dialami Thaksin pada 2008. "Kaus Merah merayakan [isyarat komisi pemilihan] ini karena [dakwaan] Partai Demokrat akan segera tamat," kata aktivis Mattawut Saikua.

Spekulasi yang beredar seperti dimuat harian Bangkok Post menyebutkan bahwa Perdana Menteri Abhisit akan membubarkan parlemen dalam tempo enam bulan ke depan (tiga bulan lebih cepat dari proposal yang diajukan). Kendati begitu, kata harian itu, para perwira senior tak setuju para pendukung Thaksin kembali berkuasa.

Sejarawan dan bekas Rektor Universitas Thammasat Charnvit Kasertsiri mengatakan bahwa kebuntuan politik ini akan terus berlangsung di Thailand kendati pemilu baru digelar. "Pemilu hanya akan mendinginkan suasana," kata Charnvit. "Tapi tak akan memperbaiki keretakan dan masalah mendasar yakni berbagi kekuasaan."


| REUTERS | BANGKOKPOST | ANDREE PRIYANTO