Presiden Polandia Tewas Karena Pilot Pesawat Terlalu Patuh  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangkai pesawat yang ditumpangi Presiden Polandadi Lech Kaczynski dan penumpang lainnya di Rusia (10/4). (AP Photo/TVP via APTN)

    Bangkai pesawat yang ditumpangi Presiden Polandadi Lech Kaczynski dan penumpang lainnya di Rusia (10/4). (AP Photo/TVP via APTN)

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Pihak Rusia menduga bahwa pesawat yang dinaiki Presiden Polandia Lech Kaczynski jatuh karena pilotnya lebih mematuhi kepala negaranya dibanding perintah menara pengawas.

    Pesawat Tu-154 Polandia jatuh sesaat sebelum mendarat di lapangan udara militer kecil di Smolensk, Rusia, pada Sabtu (10/4) pagi. Semua orang di dalam pesawat, 96 total termasuk Presiden, tewas.

    Presiden terbang ke sana untuk memperingati pembantaian puluhan perwira Polandia di tangan intelijen Rusia saat Perang Dunia II. Peringatan ini dilakukan tidak jauh dari Smolensk.

    Menurut Alexander Alyoshin, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Rusia, pengawas lalu lintar udara sudah meminta pilot Tu-154 itu tidak mendarat di Smolensk karena ada kabut sangat tebal.

    "Kepala pengendali lalu lintas udara sudah memerintahkan awak agar pesawat tetap mendatar, dan ketika para awak tidak mematuhinya, beberapa kali memerintahkan agar pesawat dibelokkan ke bandara alternatif," kata Alyoshin. "Tapi meski ada ini, para awak terus menurunkan pesawat."

    Smolensk itu lapangan udara militer kecil yang jarang didarati pesawat sipil. Para pakar penerbangan menduga bahwa pilot itu tetap nekad mendarat, meski diminta mengalihkan tujuan, karena mematuhi perintah presiden.

    "Jelas ini kasus sindrome penumpang-VIP," kata ahli keamanan penerbangan Viktor Timoshkin.  "Menara pengawas memintanya membawa pesawat ke Moskow atau Minsk. Saya yakin bahwa pilot memberi tahu hal ini kepada presiden dan presiden bersikukuh bahwa pesawat harus mendarat di Smolensk."

    TELEGRAPH/NURKHOIRI
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.