Sejumlah Negara Eropa dan Asia Larang Warganya ke Bangkok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Bangkok - Sejumlah negara di Eropa dan Asia memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Thailand menyusul tewasnya 21 orang dan 858 luka-luka dalam bentrokan berdarah antara pengunjuk rasa dengan pasukan tentara Thailand di Bangkok.

    Negara-negara tersebut antara lain Italia, Rusia, Belanda, Perancis, Israel, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura.

    "Warga Rusia harus menahan diri dulu untuk mengunjungi Bangkok sampai situasi politik internal di Thailand normal kembali," kata Departemen Luar Negeri Rusia di Moscow, Minggu waktu setempat.

    Pemerintah Belanda menyarankan agar semua perjalanan yang "tidak penting" ke Bangkok agar ditunda. Sedangkan Korea Selatan memperingatkan kesiagaan bagi seluruh warganya yang hendak melakukan perjalanan ke Bnagkok.

    Hong Kong, Singapura, Perancis, dan Israel juga telah mengatakan kepada warga untuk berhati-hati atau menghindari perjalanan yang tidak penting ke Bangkok.

    Sementara Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mendesak semua warganya yang berada di Thailand untuk menjauhi lokasi demonstrasi agar tak terkena dampak buruk. Departemen Luar Negeri Australia juga memperingatkan warganya yang tetap akan ke Thailand agar sangat berhati-hati.  

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand Charoen Wangananont menyatakan, pertumpahan darah akan sangat menurunkan jumlah wisatawan asing ke Thailand.

    "Banyak wisatawan telah membatalkan rencana mereka untuk mengunjungi Thailand. Ini jelas menurunkan jumlah kedatangan turis dan menurunkan pendapatan dari sektor pariwisata," kata Charoen, Minggu. Namun ia belum dapat menyebutkan angka penurunannya.

    Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva pekan lalu telah menyatakan keadaan darurat di Bangkok setelah satu bulan berlangsung unjuk rasa besar-besaran yang menuntut penggulingan dirinya.


    BLOOMBERG l BASUKI RAHMAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.