Pemrotes Thailand Mulai Berpawai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anggota kelompok Kaos Merah mengibarkan bendera Thailand di Bangkok, Thailand (3/4). AP Photo/Sakchai Lalit

    Seorang anggota kelompok Kaos Merah mengibarkan bendera Thailand di Bangkok, Thailand (3/4). AP Photo/Sakchai Lalit

    TEMPO Interaktif, BANGKOK - Tak mempan diancam akan ditangkap setelah Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengumumkan keadaan darurat di Bangkok para pendemo anti-pemerintah kembali mengawali aksi unjuk rasa dari persimpangan Rajprason dan Jembatan Phan Fa, Jumat (9/4). Tak tanggung-tanggung pemimpin aksi unjuk rasa menantang akan menggelar aksi yang lebih besar lagi di 10 titik di Bangkok.

    "Kami akan membanjiri sebuah titik di penghujung hari," kata seorang pemimpin Kaus Merah Weng Tojirakarn. Di mana lokasinya? Semua pemimpin termasuk Weng memilih bungkam. "Pokoknya, kami akan menggelar pawai besar-besaran untuk menggusur Abhisit dan mendorong pelaksanaan pemilu selekasnya," kata Weng.

    Seperti dilansir harian Bangkok Post, para pengunjuk rasa yang telah berkemah sejak 12 Maret lalu itu mulai berkumpul sejak jam 10.30 waktu setempat. Pawai diawali dari Jembatan Phan Fa itu dipimpin Suporn Atthawong, Kwanchai Praipana, Nisit, Sthuprai, Payap Panket, dan Prasaeng Mongkolsiri. Adapun prosesi akan dimulai dari Yomaraj hingga ke sepanjang Jalan Baru Phetchaburi.

    Pemimpin terdepan aksi Veera Musigapong, Jatuporn Promphan, dan Kokaew Pikulthong akan tetap tinggal di basis perlawanan mereka di persimpangan Rajprasong. Suporn Atthawong mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan menggelar aksi demo di rumah perdana menteri atau di Markas Pasukan Kawal Kerajaan Resimen Infantri ke-11, tempat Perdana Menteri Abhisit bermukim.

    | AP | BANGKOKPOST | ANDREE PRIYANTO

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.