Penumpang Pesawat Harus Bayar Jika Simpan Tas di Kabin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabin pesawat. AP Photo

    Kabin pesawat. AP Photo

    TEMPO Interaktif, Florida - Sebuah maskapai di Amerika Serikat menjadi yang pertama untuk membebankan penumpang yang menyimpan barang di bagasi di kompartemen di atas kepala.

    Juru bicara Spirit Airlines yang berbasis di Florida mengatakan pelanggan harus membayar $45 atau sekitar Rp 450 ribu per tas mulai bulan Agustus. Namun ada pengurangan harga bagi mereka yang menjadi anggota program penerbangan rutin atau penumpang yang melakukan pra-bayar secara online.

    Kebanyakan maskapai penerbangan mengenakan biaya untuk check-in bagasi. Tapi ini adalah pertama kalinya penumpang harus membayar yang ditujukan untuk menghukum orang membawa koper mereka di kabin utama.

    Beberapa item tetap akan dibebaskan termasuk payung dan tas kecil yang bisa masuk di bawah kursi di depan. Penerbangan Spirit berpendapat itu akan memungkinkan maskapai menurunkan harga tiket dan akan memastikan pengalaman terbang lebih menyenangkan.

    Kepala operasi penerbangan Ken McKenzie mengatakan, kebijakan ini akan mengurangi jumlah barang di tas yang akan meningkatkan keselamatan penerbangan dan efisiensi ... semua yang akhirnya meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan."

    Sementara Maskapai Ryanair telah menaikkan biaya check-in bagasi dari US$ 20 sampai US$ 25 per potong selama bulan Juli dan Agustus. Hal ini menunda rencana untuk memasang toilet yang dioperasikan dengan koin di dalam pesawat tersebut.

    Tapi perusahaan riset keuangan Standard and Poor's memperingatkan bahwa penumpang akan merasa rumit dengan biaya tambahan itu. "Saya pribadi berpikir bahwa hal itu akan memicu reaksi keras konsumen," kata analis S & P Jim Corridore. "Masyarakat umum sakit dan lelah dengan biaya itu. Mereka membayar itu karena mereka terpaksa."

    SKYNEWS| NUR HARYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.