Perdana Menteri Thailand Hadapi Pilihan Sulit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit Thailand (tengah) dikelilingi pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pendukung Thaksin Shinawatra di Bangkok, Thailand (27/03). AP Photo/Apichart Weerawong

    Prajurit Thailand (tengah) dikelilingi pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pendukung Thaksin Shinawatra di Bangkok, Thailand (27/03). AP Photo/Apichart Weerawong

    TEMPO Interaktif, Bangkok -Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menghadapi pilihan sulit. Pilihan itu tak menguntungkannya: berkompromi dengan demonstran akan membuat ia kehilangan kekuasaan dengan mudah lewat pemilu, begitu pula bila ia memadamkan demonstrasi puluhan ribu pengunjuk rasa dengan kekuatan militer. Pemerintahannya menghadapi masalah lebih serius yang bisa berujung pada kejatuhannya.

    Keadaan darurat di Bangkok yang ia umumkan kemarin memberikan kekuasaan tentara menahan orang tanpa perintah pengadilan. Kondisi darurat itu diumumkan setelah pengunjuk rasa menyerbu parlemen pada Rabu dan memaksa pejabat pemerintah mengungsi dengan meloncati dinding parlemen dan kemudian dijemput helikopter.

    Dengan kondisi darurat, pos-pos pemeriksaan militer di luar Bangkok digencarkan. Tentara akan  mencegah massa Kaus Merah memasuki kota. Ini akan meningkatkan risiko konfrontasi di pinggiran Bangkok. "Abhisit berada dalam posisi yang sulit. Ada biaya manusia yang terlibat," kata Danny Richards, editor senior Asia pada majalah The Economist.

    Abhisit sendiri meyakinkan publik bahwa keputusan pemberlakuan keadaan darurat itu tidak akan digunakan untuk tindakan keras. Dalam beberapa pekan terakhir, ia telah menawarkan membubarkan parlemen pada Desember, setahun lebih awal dari yang direncanakan. Tapi pengunjuk rasa menuntut pemilihan langsung.

    Kendati telah diberlakukan kondisi darurat massa Kaus Merah tidak takut melanjutkan demonstrasi. "Hari ini kami akan terus ofensif. Kami tak dapat duduk diam dan tak melakukan apa-apa. Berdemo adalah hak kami," kata Weng Tojirakarn, seorang pemimpin protes pada Reuters. "Kami bukan gerakan ilegal," katanya.

    Reuters | YR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.