Menkeu Amerika Sambangi India

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, NEW DELHI - Setelah kerjasama Nuklir, Amerika Serikat dan India kembali merajut silaturahmi lebih erat di sektor ekonomi. Hal itu ditandai dengan kunjungan Menteri Keuangan Amerika Serikat Timothy Geithner selama dua hari ke India mulai Selasa (6/4). Kepada pers Menteri Geithner, yang pernah tinggal di India selama lima tahun itu, mengatakan Amerika dan India punya kepentingan bersama.

    "Kami percaya kami memiliki kesamaan dalam mempererat silaturahmi perekonomian," kata Geithner, 48 tahun, yang fasih berbahasa Mandarin ini. Kedua negara, kata Geithner, akan memusatkan pembicaraan pada hal-hal seputar pengelolaan perekonomian dunia, perdagangan bilateral, investasi keuangan, dan pembangunan infrastruktur. 

    Harap maklum selepas Perang Dingin tak mudah bagi New Delhi untuk merapat dengan Washington yang lebih condong kepada Islamabad. Amerika Serikat juga tak puas hati dengan India yang secara diam-diam memiliki kemampuan membangun senjata nuklir. Tak heran apabila Arvind Subramanian dari Peterson Institute for International Economics menyebut lawatan ini berbobot. 

    "Kunjungan ini merupakan simbol untuk memantapkan hubungan kerjasama ekonomi yang sejajar sebagaimana hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan Cina," kata Subramanian. Pendek kata kunjungan ini merupakan lobi Geithner untuk menyeimbangkan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dengan dua negara yang perekonomiannya tengah meroket.

    "Saya pikir India akan lebih terbuka lagi," kata Geithner yang bertemu Perdana Menteri India Manmohan Singh. Geithner juga mengungkapkan bahwa ia tertarik pada cara-cara India memperluas akses finansial ke orang-orang di luar jangkauan ekonomi formal. Geithner cilik tinggal di India semasa ayahnya bekerja di Ford Foundation di New Delhi.

    | AP | NEWSTRAITSTIMES | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.