Abhisit: Demonstran Sudah Keterlaluan!  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerakan Kaus Merah di Thailand. AP Photo

    Gerakan Kaus Merah di Thailand. AP Photo

    TEMPO Interaktif, BANGKOK - Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, Sabtu (3/4), mengatakan aksi pawai unjuk rasa yang digelar massa Front Bersatu Menentang Kediktatoran (UDD) alias Kaus Merah yang mendukung bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu sudah melewati batas. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Abhisit selepas menggelar rapat darurat dengan para pejabat pemangku keamanan.

    "Pawai UDD dengan menduduki persimpangan Ratchaprasong sudah melampaui batas karena membuat warga lainnya menderita," ujar Perdana Menteri Abhisit seraya meminta warga Bangkok bersabar. "Pemerintah amat menyesalkan tindakan UDD ini." Abhisit mengatakan pemerintah juga prihatin melihat adanya sekelompok orang yang mencoba membuat suasana kian panas dan kisruh.

    "Tapi pemerintah tetap akan berupaya untuk mengedepankan jalan berunding," tutur Abhisit. Katanya upaya itu sesuai dengan standar internasional dalam mengatasi sebuah unjuk rasa. Karena itu, kata Abhisit, ia akan mengutus pejabat sejumlah pejabat senior untuk menjadi juru runding pemerintah. "Kami akan merayu demonstran guna membuat arus lalu lintas di Bangkok kembali normal," ujar Abhisit.

    Sejak kudeta militer menggulingkan Thaksin tahun 2006, Thailand telah dilanda oleh rentetan protes massal oleh Kaos Merah dan saingan mereka Kaos Kuning, yang mendukung pemerintah yang sekarang. Demonstrasi-demonstrasi besar mulai tanggal 14 Maret di Bangkok. Dalam perundingan dua hari pada awal pekan ini, Abhisit Vejjajiva mengatakanbersedia menggelar pemilhan umum.

    Perdana Abhisit mengatakan akan menggelar pemilu sebelum masa jabatannya berakhir. "Tapi saya tak bersedia membubarkan parlemen dalam waktu 15 hari seperti yang diminta pemrotes," ujarnya. Perdana Menteri Abhisit beralasan pembubaran parlemen Thailand tidak serta merta akan menyelesaikan pertentangan politik yang mendalam di Thailand.

    | BANGKOKPOST | REUTERS | ANDREE PRIYANTO
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.