Vatikan: Paus Memiliki Kekebalan dalam Pengadilan Pelecehan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pope Benedict. AP Photo

    Pope Benedict. AP Photo

    TEMPO Interaktif, Kota Vatikan - Paus Benediktus, yang dituduh oleh pengacara korban bertanggung jawab atas dugaan menutup-nutupi penyalahgunaan seksual anak-anak oleh para imam, tidak dapat dipanggil untuk bersaksi di pengadilan manapun karena ia memiliki kekebalan sebagai kepala negara, kata seorang pejabat hukum Vatikan, Kamis.

    Wawancara dengan Giuseppe dalla Torre, kepala pengadilan Vatikan, itu diterbitkan di surat kabar Italia Corriere della Sera saat Paus Benediktus memimpin layanan Kamis Kudus di St Peter's Basilica dan Katolik menandai minggu paling khidmat dalam kalender liturgi, yang memuncak pada hari Minggu di Hari Paskah.

    Di pagi hari Paus memberkati minyak untuk pelayanan Gereja selama tahun berjalan, dan pada malam di Basilika Roma St John di Lateran dia membasuh kaki 12 imam untuk memperingati sikap rendah hati Yesus malam sebelum ia meninggal.

    Tapi pada hari Katolik memperingati pendiri imamat Kristus, Paus dalam salah satu khotbahnya tidak mengacu pada krisis kepercayaan Gereja saat hampir semua media mengungkap pelecehan seksual terhadap anak-anak di masa lalu, disertai dengan tuduhan menutup-nutupi.

    Dalla Torre menguraikan strategi Vatikan untuk membela Paus dari kewajiban untuk bersaksi dalam beberapa tuntutan hukum tentang pelecehan seksual yang saat ini berjalan melalui sistem hukum AS.

    "Paus tentu saja merupakan kepala negara, yang memiliki status yuridis yang sama dengan semua kepala negara," katanya, dengan alasan karena itu ia memiliki kekebalan dari pengadilan asing.

    Pengacara mewakili korban pelecehan seksual oleh imam di beberapa kasus di Amerika Serikat mengatakan mereka ingin Paus untuk bersaksi dalam upaya mencoba membuktikan bahwa Vatikan lalai.

    Tapi Paus dilindungi oleh kekebalan diplomatik karena lebih dari 170 negara, termasuk Amerika Serikat, memiliki hubungan diplomatik dengan Vatikan. Mereka mengakui itu sebagai negara yang berdaulat dan Paus sebagai kepala yang berdaulat.

    Dalla Torre menolak saran bahwa uskup AS, beberapa di antaranya telah dituduh menganiaya dari paroki ke paroki dan bukannya melapor ke polisi, bisa dianggap karyawan Vatikan, membuat "bos" mereka paling bertanggung jawab.


    REUTERS | EZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.