Rusia Menghapuskan Dua Zona Waktu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rusia Dmitry Medvedev. AP Photo/ RIA Novosti, Mikhail Klimentyev

    Presiden Rusia Dmitry Medvedev. AP Photo/ RIA Novosti, Mikhail Klimentyev

    TEMPO Interaktif, Moskow - Rusia menghapuskan dua zona waktu, dalam upaya untuk meningkatkan waktu kerja, produktivitas industri dan komunikasi di negeri yang luas itu.

     

    Negara yang memiliki daratan yang panjang, ini sebelumnya punya 11 zona waktu yang berbeda. Pekan lalu, Presiden Medvedev memerintahkanuntuk mengurangi jumlah zona waktu.

    Dia mengatakan, perubahan pada jadwal Rusia dapat membantu untuk memberi nafas kehidupan baru dalam kegiatan bisnis. "Ini mungkin juga dapat membantu memperkuat posisi Rusia sebagai jalur dalam infrastruktur informasi global."

    Perubahan ini akan mempengaruhi dua wilayah Rusia Eropa dan tiga wilayah di Siberia. Warga Rusia, yang tinggal di sana akan bisa menahan diri karena jarum jam harus diundurkan beberpa jam sebelumnya, sehingga mereka dapat 'mengejar' dengan zona waktu tetangga mereka.

    Rusia, adalah negara terbesar di Bumi, yang meliputi luas 10,6 juta kilometer persegi. Pendukung perubahan zona waktu ini mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Cina mampu berkomunikasi secara efektif karena jumlah zona waktunya yang lebih kecil.

    Mereka berpendapat bahwa sejumlah besar zona waktu yang berbeda membuat perjalanan dan komunikasi antara masing-masing kota tidak efektif dan praktis. Namun banyak orang Rusia menentang.

    Sebuah petisi melalui online melawan perubahan zona waktu di wilayah Samara dan telah menarik 12.952 tanda tangan dalam seminggu terakhir ini. Petisi ini, salah satunya berpendapat bahwa perubahan zona waktu akan mewujudkan kegelapan dimulai pada saat makan siang di beberapa bagian utara negara itu.


    SKYNEWS| NUR HARYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.