Pentagon Setujui Perubahan Aturan Gay Jadi Tentara

TEMPO Interaktif, Washington - Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, Kamis (25/3) menyetujui aturan-aturan baru yang selama ini mempersulit posisi kaum gay dalam ketentaraan. Gates menyebut perubahan ini sebagai masalah "akal sehat dan kesopanan umum."

Gates mengumumkan panduan baru Pentagon dalam melaksanakan undang-undang tahun 1993 yang melarang gay membuka rahasia orientasi seksualnya itu di militer.

Pedoman baru mulai berlaku segera dan akan berlaku untuk kasus-kasus yang sudah terbuka. Ini dianggap sebagai tindakan sementara sampai Kongres memutuskan untuk menyetujui usulan pencabutan undang-undang oleh Presiden Barak Obama itu yang disebutnya sebagai aturan "jangan tanyakan, jangan ceritakan".

"Saya percaya perubahan ini merupakan perbaikan penting dalam aturan hukum yang saat ini dipraktikkan, terutama dalam hal akal sehat dan kesopanan umum," kata Gates dalam keterangan persnya di Pentagon.

Perubahan ini juga menaikkan jumlah petugas yang berwenang untuk melakukan pencarian fakta penyelidikan kasus. Untuk mencegah pernyataan palsu mulai sekarang bukti akan diberikan oleh pihak ketiga yang berada di bawah sumpah, kata Gates

Beberapa jenis informasi rahasia juga tidak akan lagi diperbolehkan, termasuk gay harus membuat pernyataan kepada pengacara mereka, pendeta, psikoterapis atau profesional medis untuk perawatan kesehatan.

Pelayanan individu ini memiliki waktu 30 hari untuk mengubah peraturan dan menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Sen Carl Levin, D-Mich., Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, dan anggota Partai Demokrat lainnya mengatakan sudah tiba saatnya untuk mencabut larangan dan menyerukan segera dilakukan moratorium pemecatan.

Nathaniel Frank, peneliti senior yang mendukung pencabutan larangan bagi gay, mengatakan tidak jelas seberapa besar dampak dari aturan baru ini.

Diperkirakan sekitar 13,000 personel militer AS telah dipecat berdasarkan kebijakan yang mengharuskan gay dan lesbian untuk merahasiakan orientasi seksual mereka, atau menghadapi pemecatan bagi yang melanggarnya. Angka resmi menunjukkan kira-kira 11,000 personil dipecat sejak tahun 1997 dan puncaknya pada tahun 2001 saat ketegangan terjadi dalam perang Irak dan Afghanistan.

AP | HAYATI MAULANA NUR