Amnesty International Desak Malaysia Lindungi Buruh Migran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Dimas Aryo

    TEMPO/Dimas Aryo

    TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Amnesty International menilai para buruh migran diiming-imingi gaji besar di Malaysia, tetapi malah dieksploitasi dan disiksa. Karena itu, Amnesty International meminta pemerintah Malaysia melindungi buruh migran.

    “Burug migran datang ke Malaysia untuk terhindar dari kemiskinan dan mencari nafkah bagi keluarga mereka. Namun, ketika mereka tiba, banyak buruh yang bekerja keras dalam kondisi mengalami eksploitasi,” ujar Amnesty International dalam laporan yang dirilis, Rabu (24/3).

    Malaysia dinilai sangat tergantung dengan buruh migran yang memenuhi sekitar seperlima pasar tenaga kerja di Malaysia dan bekerja di tempat konstruksi, pabrik, restoran, rumah tangga, dan perkebunan sawit. Akan tetapi, menurut Amnesty International, para buruh migran mendapat gaji lebih kecil dari yang dijanjikan, bekerja dalam kondisi tidak aman, dan mengalami penahanan serta penyiksaan.

    Tim dari Amnesty International mengunjungi Malaysia pada Juli 2009. Kelompok pejuang hak asasi manusia ini mewawancarai lebih dari 200 buruh baik legal maupun ilegal. Hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam laporan setebal 100 halaman bertajuk 'Terjebak – Eksploitasi Buruh Migran di Malaysia'.

    Menteri Tenaga Kerja Malaysia S Subramaniam membantah buruh migran di Malaysia mengalami diskriminasi. Subramaniam mengatakan buruh migran mendapat hak yang sama dengan buruh Malaysia.

    Subramaniam juga berdalih para buruh migran bisa mengeluhkan eksploitasi yang dialami mereka ke Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Tenaga Kerja akan menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat.

    “Sistem membawa buruh migran sudah terbentuk dalam sebuah sistem yang legal... itu adil bagi semua pihak,” ujar Subramaniam.

    AP| KODRAT SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.