Untuk Rekonsiliasi, Libya Bebaskan 200 Tahanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Libya Moammar Kadhafi, saat menghadiri Pertemuan Negara-negara Afrika dan Amerika Selatan (AFA) di Porlamar, pulau Margarita, Venezuela (28/9). Foto: AP/Ariana Cubillos

    Pemimpin Libya Moammar Kadhafi, saat menghadiri Pertemuan Negara-negara Afrika dan Amerika Selatan (AFA) di Porlamar, pulau Margarita, Venezuela (28/9). Foto: AP/Ariana Cubillos

    TEMPO Interaktif, Libya membebaskan 200 tahahan Islam. Pembebasan ini dimaksudkan sebagai bagian dari program rehabilitasi kelompok-kelompok militan. "Pembebasan ini sebuah peristiwa bersejarah," kata Saif al-Islam putra Kolonel Qadafi.

    Sekitar 34 dari 214 tahanan yang dibebaskan berasal dari Kelompok Perang Islam Libya, memiliki kaitan dengan al-Qaidah, namun kini dilaporkan telah meninggalkan cara-cara kekerasan. Di masa lalu, kelompok ini pernah dituduh ingin menggulingkan Kolonel Qadafi.

    Di antara yang dibebaskan adalah tiga pemimpin mereka. "Dengan adanya pembebasan tiga pemimpin mereka, maka kami telah membawa persoalan ini ke sebuah program dialog dan rekonsiliasi yang kami canangkan," ujar Saif al-Islam Qadafi.

    Tahun lalu, Libya membebaskan lusinan anggota kelompok ini setelah terjadi kesepakatan dengan Tripoli, mereka bersedia meninggalkan cara-cara kekerasan. "Kami telah berada di titik untuk mengakhiri periode kekerasan," jelasanya. Dia menambahkan, sebanyak 165 petugas keamanan telah tewas dalam bentrokan dengan kelompok-kelompok Islam beberapa tahun lalu, sementara di pihak pemberontak 177 orang meninggal.

    Menurut al-Islam Qadafi, Program Rehabilitasi yang digagasnya hingga kini telah membebaskan 705 kelompok-kelompok Islam. Sekitar 409 masih dalam bui. "Namun 232 tahanan segera dibebaskan."

    BBC | CHOIRUL



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.