Presiden Sudan Ancam Usir Pengawas Asing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Sudan, Omar el-Bashir (kanan) menerima kedatangan Presiden Chad, Idris Deby di Sudan, (08/02). Kedatangan Presiden Chad ini merupakan yang pertama kali setelah enam tahun hubungan bilateral negara tersebut relatif tegang. AP Photo

    Presiden Sudan, Omar el-Bashir (kanan) menerima kedatangan Presiden Chad, Idris Deby di Sudan, (08/02). Kedatangan Presiden Chad ini merupakan yang pertama kali setelah enam tahun hubungan bilateral negara tersebut relatif tegang. AP Photo

    TEMPO Interaktif, Khartoum -Presiden Sudan ancam mendepak para pengawas asing atas rekomendasi mereka untuk menunda pemilu multipartai pertama dalam dekade terakhir yang bakal digelar April mendatang.

    Pemungutan suara bulan depan -pemilu pertama Sudan yang diikuti multipartai- bakal mengundang para pemilih untuk memberikan suaranya untuk memilih presiden nasional, seorang presiden di bagian selatan, parlemen lokal dan nasional sebagaimana gubernur-gubernur.

    Presiden Omar al-Bashir, yang diduga oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan di Darfur, berupaya untuk terpilih kembali dalam pemilihan. Peringatan (pengusiran) itu dikatakannya saat berkampanye di Sudan timur.

    "Siapapun orang asing atau organisasi yang menuntut penundaan pemilu bakal diusir sesegera mungkin," ujar al-Bashir, Senin waktu setempat, seperti dilansir televisi Al-Jazeera tadi pagi.

    "Kita ingin mereka mengawasi pemilu, tapi jika mereka mencampuri kepentingan kami dan menuntut penundaan, kami tak segan akan memotong tangan mereka dan menaruh mereka di bawah sepatu kami dan mengusir mereka," tegas al-Bashir berapi-api kepada para pendukungnya.

    Dalam sebah laporan yang dirilis pekan lalu, lembaga Carter Center yang berbasis di Atlanta, yang sudah melakukan misi pengawasan pemilu di Sudan, merekomendasikan sebuah penundaan "minor" dalam pemilu atas perhatiannya terhadap komisi pemilu Sudan bisa menggelar sebuah pemungutan suara yang sukses pada waktunya.

    AP/dwi arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.