Obama Kembali Tunda Kunjungan hingga Juni

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo/Charles Dharapak

    AP Photo/Charles Dharapak

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Barrack Obama untuk kedua kalinya kembali menunda kunjungan Indonesia, Australia dan Guam. Soalnya, dia kembali harus memfokuskan diri pada pembahasan undang-undang reformasi kesehatan di parlemen. Obama menunda kunjungan hingga Juni.

    Semestinya Obama dijadwalkan berangkan mulai hari Minggu, 21 Maret 2010. Di hari yang sama itulah dilakukan pemungutan suara soal undang-undang.

    Politikus Partai Demokrat mengatakan penyempurnaan undang-undang itu telah dilakukan oleh Kantor Anggaran Kongres nonpartisan. Kantor itu mengatakan dengan RUU baru itu, defisit pemerintahAS akan berkurang US$ 138 miliar selama 10 tahun.

    Senator Nomor 3 dari Partai Demokrat James Clybourn dari Carolina Selatan mengatan, "kami benar-benar pusing".

    Clyborun dan teman-temannya akan menggunakan laporan itu untuk meyakinkan para politikus Demokrat konservatif yang selama ini khawatir undang-undang baru akan membuat defisit Amerika Serikat lebih besar.

    "Lolosnya undang-undang reformasi kesehatan itu amat penting dan presiden ingin melihat pertempuran itu  dimenangkan," kata Robert Gibbs, juru bicara Gedung Putih saat mengumumkan penundaan Obama ke Indonesia.Obama menunda kunjungan hingga Juni.

    Sebelumnya Obama telah menunda kunjungan ke Indonesia denga alasan yang sama. Dia juga harus memperpendek waktu kunjungan dan tidak jadi membawa serta ibu negara Michelle Obama dan dua anak perempuan mereka dalam perjalanan itu.

    Rencana Obama untuk berkunjung ke Indonesia itu memang mengundang kritik. Banyak anggota DPR menganggap perjalanan pemimpin negeri itu akan mengancam lemahnya kesepakatan undang-undang reformasi kesehatan. Kunjungan bersama keluarga itu juga dikritik menghabiskan anggaran hanya untuk sebuah liburan keluarga.

    NYT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.