Mereka Bicara Soal Kondisi Politik di Thailand  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran yang meupakan pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyiramkan darah ke kantor Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva. AP Photo/Apichart Weerawong

    Demonstran yang meupakan pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyiramkan darah ke kantor Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva. AP Photo/Apichart Weerawong

    TEMPO Interaktif, Gonjang ganjing politik di Thailand telah berlangsung tiga hari. Bahkan para demonstran menumpahkan berliter-liter darah mereka di kediaman Perdana Menteri Abhisit. Sejumlah orang bicara tentang apa yang terbaik buat negaranya.

    Penolak Unjuk Rasa
    Nana Angsanunt, mahasiswa di Bangkok datang dari timur laut asal Thaksin Shinawatra. Dia berpikir, jika Thaksin kembali akan menimbulkan bencana bagi negara.

    Aku berasal dari provinsi terbesar di timur laut, Provinsi Khonkaen. Seluruh rakyat di daerah kami adalah pendukung Thaksin dan banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan ke Bangkok untuk berunjuk rasa.

    Ayahku seorang kepala daerah adalah "Kaos Merah" pendukung setia Thaksin, sedangkan Ibuku pendukung "Kaos Kuning". Kami memilih tidak bicara politik di rumah untuk menghidari konflik.

    Aku rasa politik di Thailand kotor dan aku tidak tertarik. Apa yang diinginkan Kaos Merah adalah demokrasi, namun demikian jika diadakan pemilihan umum, aku tak yakin ada demokrasi di sana. Thaksin di masa lalu dikenal membeli suara sebab dia seorang yang kaya raya. Jika mereka menyumbangkan darahnya, kenapa tidak disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkannya?

    Buntoon Wongseelashote, pengusaha tekstil dari Bangkok. Menurutnya tuntutan Kaos Merah tidak baik bagi negara.

    Aku tidak mendukung gerakan para pengunjuk rasa sebab apa yang mereka tuntut tidak mendasar. Mereka berpikir pemerintah yang baru terbentuk ini tidak terlegitimasi. Itu omong kosong - cara (Perdana Menteri) Abhisit berkuasa sama dengan kedua pendahulunya - Samak dan Somchai. Kenapa tidak ada yang menanyai mereka, mengapa baru sekarang dipertanyakan?

    Tuntutan Kaos Merah hanya demi kepentingan seseorang yang tidak kredibel dan korup. Mengapa kita harus menggelar pemilihan umum sementara semuanya telah berjalan dengan baik?

    Saat ini kami tidak ingin ada pemilihan umum, sebab masih banyak hal yang perlu dikerjakan. Secara ekonomi, kami berjalan dengan baik, mengingat krisis ekonomi yang serius di seluruh dunia.

    Demokrasi tidak berfungsi dengan baik di Thailand - Anda butuh uang untuk menang. Thaksin pasti akan kembali dan bukan karena ia adalah seorang yang baik. Jika ia kembali, akan menjadi bencana bagi negara. Masalahnya adalah di Thailand tidak ada undang-undang tentang pengeluaran publik, tidak ada ketentuan yang berlaku sehingga korupsi berkembang pesat.

    Para pengunjuk rasa memperoleh informasi yang salah, mereka dari kalangan berpendidikan rendah,dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan bertindak emosional. Donor darah bukan ide yang baik di sebuah negara dengan begitu banyak HIV.

    Banyak di antara peserta unjuk rasa mendapatkan bayaran. Para karyawan saya dari Utara meminta saya cuti agar bisa ikut demonstrasi. Mereka bilang, inilah saatnya mendapatkan uang ekstra. Namun saya tidak mengijinkannya.

    Pendukung Demo
    Saya salah seorang rakyat yang tak sabar dengan pemerintahan kami. Tak kurang dari sejuta Kaos Merah berada di Bangkok, namun Abhisit tak juga turun dari tahtanya. Saya ingin menyampaikan kepada setiap orang di dunia bahwa separuh rakyat negara ini mencintai Thaksin.

    Seseorang di Thailand
    Perlu diketahui, Kaos Merah dan para pendukungnya terdiri dari banyak kelompok. Beberapa di antaranya berjuang demi mantan Perdana Menteri, namun banyak juga yang berjuang untuk demokrasi dan kepentingannya sendiri yang tak ada kaitannya dengan Thaksin. Menurut Woraphant Chontong di Bangkok, mereka telah ditindas oleh elit Thailand dalam waktu yang lama, kini mereka tidak tahan dan melakukan perlawanan.

    BBC | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.