Obama Didesak Batalkan Kunjungan ke Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barack Obama. REUTERS

    Barack Obama. REUTERS

    TEMPO Interaktif, Sydney - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendapat tekanan dari para pendukungnya dalam partainya sendiri untuk membatalkan kunjungan ke Indonesia, Australia, dan Guam. Sebab, kunjungan tersebut dinilai bisa mengganggu usaha Obama menggolkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

    Setelah delapan bulan berjuang, Obama dan para pendukungnya di Partai Demokrat terus berupaya mendapat dukungan yang cukup untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

    Jumat ini dinilai sebagai tenggat waktu yang penting. Akan tetapi, masih ada 26 anggota parlemen dari Demokrat yang enggan menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut. Akibatnya, ada wacana kemungkinan tenggat waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut bakal molor hingga awal April.

    Rancangan Undang-Undang Kesehatan didesain untuk melindungi 30 juta warga yang tidak memiliki asuransi di Amerika Serikat selama 10 tahun. Akan tetapi, Partai Republik dan kelompok-kelompok bisnis di Amerika Serikat menentang rancangan yang dianggap mereformasi sektor kesehatan.

    Obama sendiri telah memanggil beberapa anggota parlemen ke Gedung Putih pada Selasa (16/3) untuk berdiskusi langsung soal Rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut.

    “Untuk pertama kalinya dalam delapan bulan, Presiden akhirnya turun tangan. Tapi kini ia ingin pergi (ke Indonesia, Australia, dan Guam)?” ujar seorang anggota kongres dari Partai Demokrat kepada Politico.com mempertanyakan rencana kunjungan Obama ke Asia Pasifik.

    Seorang anggota Partai Demokrat lainnya mengatakan, “Kunjungan tersebut sangat mengganggu berbagai hal.”

    Obama sebelumnya dijadwalkan melawat ke Asia-Pasifik pekan ini. Akan tetapi, debat soal Rancangan Undang-Undang Kesehatan membuat kunjungan tersebut diundur tiga hari.

    Air Force One dijadwalkan terbang dari Washington DC ke Guam pada Ahad (21/3) ini dilanjutkan ke Indonesia pada Selasa (23/3) dan ke Canberra pada Kamis (25/3).

    THE AGE| KODRAT SETIAWAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.