Bosnia Mendakwa Polisi Serbia dalam Kasus Pembantaian Srebrenica

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Sarajevo - Kejaksaan Agung Bosnia, Sabtu (13/3), mendakwa bekas komandan polisi Serbia andil dalam pembunuhan ribuan warga muslim di Srebrenica pada 1995, pembunuhan massal terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II.

     

    Nedjo Ikonic, 45 tahun, ditahan sejak diekstradisi ke Bosnia dari Amerika Serikat pada Januari. Ikonic ditahan atas surat perintah internasional.

     

    Berdasarkan dakwaan dari Kejaksaan Agung Bosnia, Ikonic adalah komandan brigade khusus yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Serbia. Ikonic menjadi komandan saat Perang Bosnia 1992-1995 yang menewaskan lebih dari 100 ribu orang.

     

    “Sebagai panglima unit polisi khusus, Ikonic didakwa ikut andil dalam upaya criminal bersama yang bertujuan membunuh para pria dan anak-anak di Srebrenica pada Juli 1995,” ujar Jaksa Bosnia Milorad Barasin dalam pernyataannya.

     

    Ikonic juga dinilai andil menahan ribuan pria muslim dan anak-anak yang mencoba kabur ke kota-kota di Bosnia bagian timur. Mereka ditahan di sebuah gudang di dekat Desa Kravice.

     

    “Ikonic didakwa memerintah, mengawasi, dan bersekongkol dalam eksekusi lebih dari 1.000 warga muslim yang ditahan di Kravice,” ujar Barasin.

     

    Pasukan Serbia yang dipimpin Jenderal Ratko Mladic membunuh sekitar 8.000 pria muslim Bosnia dan anak-anak setelah Srebrenica dikuasai mereka pada 1995. Mayoritas dari korban dibunuh ketika mencoba kabur ke hutan.

     

    Pengadilan Kejahatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kasus kejahatan bekas negara-negara Yugoslavia di Den Hague telah menghukum tujuh warga Serbia atas pembunuhan di Srebrenica. Sebanyak sembilan orang lainnya sedang menjalani persidangan.

     

    REUTERS| KODRAT SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.