Obama Gerah Disebut Pelesiran ke Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barack Obama. Reuters

    Barack Obama. Reuters

    TEMPO Interaktif, Washington -Gedung Putih gerah terhadap tudingan beberapa pihak yang menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebagai pelesiran setelah dipusingkan pembahasan urusan reformasi bidang kesehatan yang alot di negaranya. Juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs, menyatakan tudingan itu sama sekali tak benar.

    Tudingan itu muncul lantaran Obama mengajak istri dan kedua anaknya, Sasha dan Malia. Ketika wartawan bertanya apakah dengan membawa Sasha dan Malia ke tempat Obama pernah menghabiskan empat tahun masa anak-anaknya itu bisa dibaca sebagai semacam "perjalanan edukasi" alias tamasya keluarga, Gibbs menggeleng cepat. "Tidak sama sekali," ujarnya.

    Gibbs mengatakan Obama membawa misi penting ke Indonesia dan Australia. "Presiden akan menghadiri konferensi tentang demokrasi dan pembicaraan kontraterorisme selama kunjungannya ke Indonesia," ujarnya.

    Amerika, kata Gibbs, tak bisa menutup mata bahwa Indonesia berperan penting dalam pemberantasan terorisme. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

    Sebagimana Mesir yang juga dianggap penting oleh Amerika, dalam kunjungannya di Indonesia, Obama akan berpidato seperti yang dilakukannya di Kairo, tahun lalu. "Ini penting bagi peningkatan kualitas hubungan dengan Amerika," ujarnya.

    Menurut Gibbs, Obama meyakini Asia adalah wilayah penting bagi Amerika. Itu sebabnya, Presiden tak berencana menunda lagi dan akan kembali ke Amerika secepatnya untuk kembali membahas sejumlah agenda dengan parlemen, termasuk soal reformasi layanan kesehatan.

    Di Australia, kata Gibbs, Obama akan membahas soal perdagangan. "Kita tahu, kita menikmati surplus perdagangan dengan Australia," ujarnya. Negara ini dipandang Amerika sebagai penyokong utama Amerika di Afganistan. Jadi, kata Gibbs, "Indonesia dan Australia sangat penting bagi Amerika."

    CNN | YR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.