Junta Izinkan Pembukaan Kembali Sekretariat Partai Pimpinan Suu Kyi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung Aung An Syuu Kyi. (AP Photo/Manish Swarup)

    Pendukung Aung An Syuu Kyi. (AP Photo/Manish Swarup)

    TEMPO Interaktif, Rangon - Junta militer Burma mengizinkan partai yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), membuka kembali sekretariat cabang mereka yang ditutup sejak 2003 di berbagai daerah.

    "Sejauh yang kami dengar, sekitar 100 sekretariat cabang telah dibuka kembali di seluruh negeri efektif mulai Rabu," ujar Nyan Win, juru bicara NLD, Kamis (11/3).

    Junta Burma menutup sekretariat cabang NLD setelah terjadi serangan terhadap konvoi yang membawa Suu Kyi oleh anasir pendukung junta pada 30 Mei 2003. Akibat serangan tersebut, beberapa pendukung NLD tewas.

    Kendati junta membuka sekretariat cabang NLD, Nyan Win tetap berhati-hati. "Ya itu memang langkah positif," ujar dia. "Saya rasa mereka ingin kami berpartisipasi di pemilihan umum. Akan tetapi, kami belum memutuskan sikap mengenai itu. Kami masih harus berbicara mengenai itu kepada para pejabat teras termasuk Daw Aung San Suu Kyi."

    Junta Burma berencana menggelar pemilihan umum tahun ini, namun tanggal dan bulan belum ditentukan. Pekan ini, junta mempublikasikan beberapa seri peraturan pemilihan umum melalui media corong pemerintah.

    Peraturan kedua yang dipublikasikan pada Rabu mewajibkan NLD dan beberapa partai lain untuk mendaftar ulang dalam waktu 60 hari ke komisi pemilihan umum yang baru. Jika tidak, partai-partai tersebut tidak diperbolehkan ikut di pemilihan umum.

    Untuk mendaftar ulang, mereka harus memecat anggota partai yang tercatat menjalani hukuman dalam penjara. Hal tersebut juga mengikat Suu Kyi, yang menjalani 18 bulan sebagai tahanan rumah setelah 15 tahun dipenjara dalam 21 tahun terakhir.

    Nyan Win menilai peraturan-peraturan baru tersebut tidak bisa diterima.

    REUTERS| KODRAT SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.