Iran: Tuduhan Mendalangi Pengeboman di Argentina Itu Bohong

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Buenos Aires - Iran menghadapi tuduhan mendalangi sebuah pemboman tahun 1994 di pusat kebudayaan Yahudi yang menewaskan 85 orang. Iran menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai sebuah kebohongan dan Selasa kemarin mengatakan tak akan muncul di pengadilan Argentina.

    Moshen Rabbani, mantan atase budaya Iran di Buenos Aires dalam wawancara di Radio Cooperativa diprotes karena bersama Luis D'Elia selama perjalanan ke Teheran. Pertemuan keduanya dianggap menyinggung orang Yahudi Argentina dan jaksa yang menyelidiki pengeboman.

    Rabbani adalah satu di antara enam daftar tersangka pemboman yang paling dicari Interpol. Namun Rabbani menolak disebut sebagai buronan dan mengatakan Iran "tidak ada hubungannya dengan pemboman."

    Jaksa Argentina menuduh serangan itu dirancang oleh para pemimpin pemerintah Iran. Namun pemerintah Argentina mengatakan D'Elia tidak berbicara mewakili pemerintah melainkan untuk dirinya sendiri. Tetapi pemimpin protes itu dianggap dekat dengan pemerintahan Presiden Cristina Fernandez.

    Kementerian Luar Negeri Israel meminta pemerintah Fernandez segera meminta D'Elia's berhenti dalam kegiatannya yang pro-Iran.

    "Mereka harus berbicara dengannya untuk menghentikan pertemuan-pertemuan ini antara politisi Argentina dan seorang kriminal," kata Dorit Shavit, direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Israel untuk Amerika Latin dan Karibia. Shavit berbicara kepada kantor berita Yahudi.

    D'Elia telah mendukung Iran selama bertahun-tahun. Ia melepaskan jabatannya sebagai sekretaris deputi perumahan di bawah mantan Presiden Nestor Kirchner setelah mengkritik surat Argentina yang memerintahkan penangkapan untuk Rabbani.

    AP | HAYATI MAULANA NUR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.