Turki Geram Dituduh Amerika Lakukan Genosida, Duta Besar Ditarik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto dokumentasi keluarga Armenia yang diusir dari dari Turki yang diambil dari kamp deportasi saat kerajaan Ottoman.REUTERS/Courtesy of Sybil Stevens/Wegner Collection

    Foto dokumentasi keluarga Armenia yang diusir dari dari Turki yang diambil dari kamp deportasi saat kerajaan Ottoman.REUTERS/Courtesy of Sybil Stevens/Wegner Collection

    TEMPO Interaktif, Turki marah berat atas keputusan Parlemen Amerika Serikat yang menuduh negeri itu melakukan genosida terhadap bangsa Armenia saat Perang Dunia I. Duta Besar di Washington diminta pulang.

    "Kami mengutuk keputusan Amerika, tuduhan terhadap bangsa Turki melakukan kejahatan adalah tidak bertanggung jawab," demikian pernyataan Ankara, Kamis waktu setempat. "Menyusul perkembangan tersebut, kami menarik pulang Duta Besar di Washington Namik Tan ke Ankara."

    Pernyataan Turki ini keluar beberapa menit setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Komite Urusan Luar Negeri mengeluarkan keputusan yang tidak mengikat, Kamis, yang berisi seruan terhadap pemerintah Obama agar Amerika menetapkan kebijaksanaan yang mengacu pada peristiwa 1915 yakni telah terjadi pembantaian massal terhadap bangsa Armenia sebagai sebuah upaya genosida.

    Resolusi hasil pemungutan suara tersebut segera dikirimkan ke rapat paripurna Dewan untuk mendapatkan persetujuan, meskipun mendapatkan tekanan dari Gedung Putih maupun Turki sebagai sekutu NATO.

    Menanggapi hasil voting tersebut, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan kepada Ketua Komite Howard Berman, Rabu, "Hasil voting tersebut dapat menghambat normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia,"

    Dalam sambutannya saat membuka acara dengar pendapat, Kamis, Berman menyatakan "Turki sangat penting dalam banyak hal, termasuk sebagai sahabat Amerika yang loyal." ujarnya. "Namun demikian, Turki tidak bisa menutup mata atas peristiwa genosida terhadap bangsa Armenia," tambahnya.

    Sementara itu Suat Kinik-lioglu, anggota Parlemen dari partai berkuasa Partai Pembangunan dan Keadilan Turki mengatakan kepada Al Jazeera, "Voting tersebut sangat dini." Menurutnya, Parlemen asing tidak berhak menjustifikasi sejarah Perang Dunia I karena sangat complicated, lebih-lebih saat ini Turki telah menjalin hubungan erat dengan Amerika. "Selain itu, kini proses rekonsiliasi antara Turki dengan Armenia sedang berlangsung." 

    "Turki bekerjasama dengan Amerika Serikat di Irak, Afganistan, Pakistan, memerangi teroris global, ikut serta dalam proses perdamaian Timur Tengah, serta pembicaraan antara Syria-Israel," tambahnya.

    Ditambahkan lagi, dia tidak melihat penarikan Duta Besar Turki untuk Amerika sebagai sebuah simbol dalam sebuah drama yang akan segera reda. "Penarikan ini harus disikapi hati-hati karena menyangkut masalah yang sangat sensitif. Turki diperlakukan sangat buruk karena hanya melihat dari satu versi saja soal peristiwa 1915."

    "Saya rasa bangsa Amerika memiliki perasaan sama jika Parlemen kami mengeluarkan resolusi soal ancaman terhadap bangsa Indian di negeri ini."

    Ankara mengatakan, resolusi yang dikeluarkan Parlemen Amerika "tidak memiliki visi strategis" di saat hubungan antara Amerika dengan Turki sangat mesra untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih luas.

    "Kami sangat serius bersikap jika seandainya RUU ini disetujui karena dapat menghambat hubungan Amerika-Turki serta normalisasi hubungan Turki-Armenia," ungkapnya.

    Presiden Turki Abdullah Gul mengatakan resolusi yang dikeluarkan Parlemen Amerika "tidak bernilai bagi rakyat Turki" seraya mengingatkan bahwa keputusan itu sebagai pukulan terhadap hubungan baik yang mulai terjalin antara Turki dengan Armenia. "Turki tidak bertanggung jawab atas dampak keputusan itu," ujarnya.

    Juru bicara Gedung Putih Mike Hammer mengatakan Presiden Barack Obama sangat menghargai upaya upaya Presiden Gul melakukan normalisasi hubungan antara Turki dengan Armenia. Hal tersebut disampaikan Obama kepada Gul, Rabu, melalui saluran telepon.

    Sementara itu koran Turki Hurriyet dalam beritanya menulis, Gul telah mendesak mitranya di Amerika agar menggunakan penaruhnya untuk membatalkan resolusi tersebut.

    Pada kampanye pemilihan presiden 2008, Obama berjanji mengungkap peristiwa pembunuhan terhadap bangsa Armenia. Meskipun demikian, kasus ini tidak mengubah pandangan pribadinya dan berjanji tetap mendorong Turki-Armenia tetap memperbaiki hubungannya.

    Koresponden senior Al Jazeera di Washington Rob Reynolds mengabarkan, keputusan Parlemen dapat mempengaruhi hubungan baik Amerika dengan Turki, sebab Ankara merupakan mitra penting Amerika.

    Sementara itu, analis politik di Ankara Huseyin Bagci mengatakan kepada Al Jazeera, keputusan Amerika akan memiliki implikasi terhadap kebijakan dalam danluar negeri Turki. "Jika Presiden Obama berteriak terus tenang peristiwa 24 April, maka hubungan Amerika dengan Turki memasuki babak yang paling buruk," katanya. "Setelah ini, perasaan anti-Amerika akan menyeruak di Turki, nasionalisme bangsa Turki kian menguat, dan pemerintah mendapatkan dukungan rakyat."

    Sebenarnya peristiwa serupa pernah terjadi pada 2007, saat itu Komite meloloskan masalah genosida sehingga Ankara menarik utusan khususnya dari Washington. Namun Presiden George Bush menghentikan resolusi itu agar tak sampai ke rapat paripurna Dewan. Kalau tidak demikian, Ankara akan memblokade bandar udaranya untuk pangkalan udara Amerika operasi militer di Irak dan Afganistan.

    Kelompok-kelompok Armenia di Amerika selama beberapa dekade meminta Kongres bersikap atas pembunuhan yang terjadi 1915 dikenal sebagai genosida. 
    Para sejarawan memperkirakan lebih dari 1,5 juta rakyat Armenia tewas  saat Turki dipimpin Kaisar Usmani, pendiri Turki modern pada masa Perang Dunia I. Turki menolak tuduhan tersebut seperti yang dituangkan dalam konstitusi negara. Dalam penjelasannya, pemerintah menyebutkan 300 ribu hingga 500 ribu bangsa Armenia dan sejumlah rakyat Turki tewas dalam perang sipil ketika bangsa Armenia memerdekakan diri bersamaan dengan invasi Rusia.

    Setelah memasuki masa damai, Turki dan Armenia menandatangani kesepakatan pada Oktober untuk mempererat hubungan diplomatik dan membuka perbatasan kedua negara.

    AL JAZEERA | CHOIRUL



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.