Filipina-MILF Mulai Berunding

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur -Pemerintah Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF) hari ini memulai perundingan di sebuah tempat yang dirahasiakan di Ibu Kota Kuala Lumpur, Malaysia. Namun tidak diketahui sampai kapan pembicaraan damai itu akan berlangsung.

    Hanya, pertemuan perdana ini belum sampai pada tahap perundingan. "Pertemuan nanti akan berbentuk sesi tanya-jawab ketimbang negosiasi. Mereka dapat membahas pengaturan sementara sebelum sampai pada tahap persetujuan yang tepat," kata juru runding dari Malaysia, Othman Razak, kepada kantor berita AFP.

    Namun, diperkirakan perjanjian tidak akan tercapai sebelum Presiden Gloria Macapagal Arroyo turun tahun ini. Meski begitu, kata Othman, harapan baru muncul lantaran dua kandidat kuat yang akan bertarung pada pemilihan presiden Mei tahun ini berjanji akan menciptakan perdamaian final di Filipina Selatan.

    Pakta perdamaian nantinya akan mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah menewaskan lebih dari 150 ribu orang. Kedua pihak sejatinya sudah mulai merintis kembali upaya ke meja perundingan sejak Desember tahun lalu. Tapi hingga kini kelompok radikal Abu Sayyaf masih terus memberikan perlawanan.

    Proses itu berlangsung setelah mandek 16 bulan. Pemerintah Arroyo dan MILF sempat yakin bahwa perdamaian bisa ditandatangani setelah hak otonomi bagi desa-desa mayoritas penduduk muslim diperluas. Namun semua berantakan setelah Mahkamah Agung Filipina membatalkan kesepakatan itu.

    Othman menegaskan, perdamaian baru bisa dicapai pada masa pemerintahan baru. "Konsesi-konsesi dasar berarti sebuah perubahan terhadap konstitusi dan proses legislatif," ujarnya. Meski begitu, kata dia, kedua pihak bertikai berkomitmen melanjutkan pembicaraan damai hingga masa jabatan Arroyo berakhir pada 30 Juni.

    Bernama/Sin Chew Jit Poh/Faisal Assegaf


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.