Sejumlah Lembaga Pemerintah Bersiap Tuntut Thaksin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah demonstran berunjukrasa menentang pemerintahan perdana menteri Abhisit Vejjajivadi Bangkok (8/4). Foto: AP/David Longstreath

    Sejumlah demonstran berunjukrasa menentang pemerintahan perdana menteri Abhisit Vejjajivadi Bangkok (8/4). Foto: AP/David Longstreath

    TEMPO InteraktifBangkok – Sejumlah lembaga pemerintah Thailand bersiap meningkatkan upaya mereka melawan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan kelompoknya, baik menggunakan hukum sipil  maupun hukum kriminal.

    Seperti dilaporkan Bangkok Post, Rabu (3/3), aksi ini dilakukan terkait keputusan Divisi Kejahatan Mahkamah Agung Thailand, Jumat lalu, yang memerintahkan penyitaan harta kekayaan Thaksin senilai 46.37 miliar baht atau 13,14 triliun rupiah.

    Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva sebelumnya telah menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk mencari cara agar dapat menuntut Thaksin baik dengan hukum sipil maupun kejahatan. 

    Dalam keterangannya Abhisit mengatakan setelah pertemuan kabinet kemarin, dia meminta para menteri menyampaikan ke lembaga negara di bawah mereka untuk mempelajari keputusan pengadilan secara detail guna melihat apakah ada celah untuk membuat tuduhan lebih jauh.

    Dia juga mengungkapkan telah menginstruksikan Jaksa Agung untuk membantu merangkum poin-poin utama keputusan Mahkamah Agung untuk kepentingan tersebut.

    “Beberapa lembaga pemerintah telah dirongrong, sehingga setiap lembaga pemerintah akan mempelajari keputusan itu untuk mengambil langkah hukum melawan balik Thaksin,” katanya. Namun Abhisit tidak menyebut batasan waktu bagi lembaga untuk mengumumkan rekomendasi mereka.

    Selain itu , Abhisit juga mengatakan telah meminta menteri kabinet untuk belajar dari kasus ini dan menekankan agar mereka menjamin semua lembaga di bawah kewenangan mereka tidak terseret dalam korupsi.

    Abhisit yakin pemerintahannya akan dapat mengontrol demonstrasi yang akan dilakukan pendukung Thaksin, Front Persatuan untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran, yang diperkirakan berlangsung antara 12 dan 14 Maret mendatang.

    “Kami tidak melihat perlunya menerapkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri saat ini,” katanya.

    BANGKOK POST | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.