Dewan Keamanan PBB Siap Ambil Alih Isu Nuklir Iran

TEMPO Interaktif, Ketua Dewan Keamanan PBB, Selasa, menyatakan siap mengambil alih usulan sanksi baru untuk Iran sehubungan dengan program nuklir negeri Mullah itu. Sementara itu, di bagian lain, diplomat Amerika Serikat bekerja keras membujuk Cina agar bersedia melakukan kegiatan yang diperlukan.

Duta Besar Gabon Emanuel Issoze-Ngondet sekaligus menjabat Ketua Dewan mengatakan isu nuklir Iran tidak masuk dalam agenda panel 15 negara di bulan ini tetapi para anggota Dewan mungkin akan mengadakan rapat di level lebih tinggi.

"Kami rasa pertanyaan atau usulan bisa disampaikan pada Maret ini," kata Issoze-Ngondet kepada para wartawan melalui penerjemah. "Tetapi, posisi kami kini sedang menunggu. Kami mengikuti saja proses yang tengah berlangsung. Kami menunggu saat yang tepat untuk membawa masalah tersebut ke sidang Dewan Keamanan."

Berbicara tanpa mau disebutkan namanya, para diplomat dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman telah menyiapkan rancangan usulan sanksi baru untuk Iran. Usulan ini segera mereka sampaikan kepada PBB agar memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium. Untuk itu, negara-negara Barat ini berharap mendapatkan dukungan Cina dan Rusia. Jika empat negara-negera Barat tersebut memperoleh dukungan dari Cina dan Rusia, maka dua tahun ke depan sanksi untuk Iran bisa dilaksanakan.

Empat kekuatan negara-negara Barat berharap mendapatkan persetujuan dari enam negara pada pekan ini, sehingga mereka bisa memulai berdiskusi secara mendalam dengan Dewan Keamanan. Namun, mereka akan mendapatkan kesulitan. Untuk itu diplomat-diplomat mereka kini gencar melobi Cina.

Sebenarnya para pejabat Amerika, Inggris, Perancis, dan Jerman berharap Dewan bisa melaksanakan voting untuk mengeluarkan resolusi sanksi baru pada akhir Maret, tetapi sejumlah diplomat khawatir negosiasi bisa mulur hingga April sebab Cina ditakutkan menarik diri dari proses negosiasi ini. Di samping itu, Cina dan Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan akan memveto keputusan Dewan, meskipun Amerika, Inggris, dan Perancis setuju dengan keputusan Dewan.

REUTERS | CHOIRUL