TEMPO Interaktif, Jakarta - Bangkok - Hakim membacakan vonis yang panjang untuk memastikan harta keluarga mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra senilai US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 21,4 Triliun akan dikemanakan.
Sejak Jumat (26/2) siang, selama tiga jam lebih, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa kebijakan Thaksin semasa menjabat telah menguntungkan bisnis keluarganya, dan ini meningkatkan kemungkinan uangnya akan disita.
Analis memperkirakan sembilan hakim Mahkamah Agung dalam keputusannya akan membekukan semua kekayaan atau mengizinkan Thaksin untuk menyimpan sebagian dari aset. Skenario yang terakhir dipandang lebih menguntungkan bagi pasar dalam jangka pendek seperti mengurangi risiko terjadinya pertikaian di Thailand.
"Penyitaan aset secara parsial kemungkinan lebih disukai pasar keuangan karena kedua belah pihak bisa mengklaim kemenangan," kata Prapas Tonpibulsak, kepala investasi di Ayudhya Fund Management.
Jaksa mengatakan Thaksin dan mantan istrinya, Potjaman na Pombejra, menyembunyikan kepemilikan saham dalam bisnis keluarga di kantor Shin Corp di tahun 2001-2006. Dia juga dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan menyesuaikan kebijakan untuk menguntungkan perusahaan.
Thaksin digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan dihukum secara in absentia dari kasus korupsi, telah membantah tuduhan dari pengasingan di Dubai.
Seorang hakim juga mengatakan Thaksin menyembunyikan kepemilikan saham di Shin Corp. Ini menjadi argumen yang menjadi prasyarat utama untuk memutuskan ada konflik kepentingan dalam kebijakan pemerintah yang menguntungkan Shin Corp, sebagai perusahaan telekomunikasi besar.
"Cara itu yang berjalan, kelihatannya sangat mungkin seluruh miliknya disita dan ia akan tidak mendapatkan apa-apa lagi," kata Jade Donavanik, dekan fakultas hukum di Universitas Siam. "Hakim telah berulang kali mengatakan, saham milik Thaksin. Dia menyembunyikan seluruh aset adalah dasar dari kasus ini, sehingga kemungkinan mereka akan mengambil semuanya."
Sementara beberapa analis mengatakan, keputusan pengadilan yang tidak menguntungkan untuk Thaksin, dapat menambah bobot pada tuduhan ia adalah korban dendam politik dan mungkin memicu tanggapan marah dari pendukung.
Keamanan ketat di gedung Mahkamah Agung Bangkok, yang dikenal sebagai "Hari Penghakiman", terlihat dengan putusnya sinyal telepon selular untuk mencegah remote bom dan hakim diangkut ke gedung pengadilan, dari beberapa rumah-rumah yang aman, dalam mobil tahan peluru.
Enam ratus polisi menjaga pengadilan. Badan keamanan mengatakan ribuan tentara kerusuhan disiagakan jika terjadi kerusuhan.
REUTERS| AP| NUR HARYANTO
