Mahkamah Agung Putuskan Harta Thaksin Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dunia Thaksin (Portrait):Sebuah foto sering kali menarik perhatian karena keunikannya. Gambar mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra saat berada di ruang tunggu tamu penting di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, 28 Mei 2008, bisa menjadi contoh. Fotografer sengaja menempatkan Thaksin di antara foo Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta lambang negara Burung Garuda untuk menunjukkan dia sedang berada di Indonesia. Sayangnya, waktu begitu sempit, cuma semenit, sebelum Thaksin naik ke atas pesawat.

    Dunia Thaksin (Portrait):Sebuah foto sering kali menarik perhatian karena keunikannya. Gambar mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra saat berada di ruang tunggu tamu penting di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, 28 Mei 2008, bisa menjadi contoh. Fotografer sengaja menempatkan Thaksin di antara foo Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta lambang negara Burung Garuda untuk menunjukkan dia sedang berada di Indonesia. Sayangnya, waktu begitu sempit, cuma semenit, sebelum Thaksin naik ke atas pesawat.

    TEMPO Interaktif, Bangkok - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra secara ilegal menyembunyikan kepemilikan saham milik keluarga di perusahaan telekomunikasi Shin Corp. Pernyataan ini diungkapkan hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat (26/2).

     

    Hakim lainnya menambahkan, Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006 sekarang tinggal di pengasingan diri, dan mantan istrinya "masih memegang saham di Shin Corp."

    Sementara keputusan akhir apakah akan menyita salah satu dari harta senilai US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 21,4 Triliun yang dimiliki keluarga Thaksin, rencananya akan dibuat kemudian.

    Penyembunyian saham Thaksin di Shin Corp selama lima tahun masa jabatannya telah dilihat sebagai prasyarat utama bagi pengadilan untuk memutuskan apakah ada konflik kepentingan dalam kebijakan pemerintah yang menguntungkan Shin Corp.


    REUTERS| NUR HARYANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.