Serangan AS Tewaskan 5 Warga Irak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Baghdad:Lima orang warga sipil Irak tewas, termasuk seorang bayi dan dua wanita, saat pesawat tempur Amerika Serikat membombardir Irak bagian selatan, Jumat (19/7) dini hari, waktu setempat. Pemboman di kota Al-Diwaniya --350 kilometer ke selatan Baghdad itu-- juga melukai 17 penduduk sipil lainnya. Pemakaman 5 warga yang tewas dilakukan di Provinsi Al-Qadissiya, Jumat sore. Kantor berita INA menulis, pemboman itu dilakukan pesawat gabungan tentara Amerika dan Inggris. Dan, mereka menyebutnya sebagai aksi "kejahatan baru". Salah satu korban yang tewas didentifikasi bernama Hamza Ghafel, 62 tahun. Sementara, 4 korban lainnya merupakan satu keluarga dengan salah satu anak perempuannya yang berusia 1,5 tahun. INA juga melaporkan hampir setiap hari terjadi serangan kecil-kecilan di daerah larangan terbang sejak meletus Perang Teluk yang berakhir pada 1991 itu. Sejak Minggu lalu, AS kembali menyerang Irak dalam upayanya melengserkan Saddam Husein dari kursi kepresidena Irak. Senin lalu, juru bicara militer Irak mengatakan, serangan gabungan AS dan Inggris di pemukiman sipil di selatan Provinsi Najaf menewaskan 1 orang dan melukai 6 orang penduduk. "Ini serangan kebencian pada rakyat Irak," tandasnya. Sementara, versi Pentagon menyatakan serangan ke wilayah larangan terbang itu ditujukan ke sebuah mobil radar yang ditempatkan di situ sejak 14 Juli lalu. Namun, mereka tak berkomentar tentang tewasnya 5 warga sipil akibat serangan tersebut. Dalam urusan ini, pemerintah Irak menegaskan tentara Amerika dan Inggris telah menggeledah wilayah larangan terbang yang telah mengakibatkan 1.483 warga Irak meninggal dan 1.400 lainnya luka-luka tersebut.. Baghdad sendiri tak mengakui wilayah larangan terbang itu karena tidak termasuk dalam sanksi resolusi PBB. (Bagja Hidayat-AFP/CNN)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.