Kim Ingin Korea Bebas Nuklir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun (kanan) dan presiden Korea Utara K im Jong Il, usai pertemuan keduanya di Pyongyang (3/10/2007). Roh Moo-hyun dilaporkan tewas akibat terjatuh saat mendaki gunung (23/5). Foto: AP

    Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun (kanan) dan presiden Korea Utara K im Jong Il, usai pertemuan keduanya di Pyongyang (3/10/2007). Roh Moo-hyun dilaporkan tewas akibat terjatuh saat mendaki gunung (23/5). Foto: AP

    TEMPO Interaktif, Pemimpin tertingi Korea Utara Kim Jong-il menyampaikan keinginannya agar semenanjung Korea terbebas dari senjata nuklir. Hal itu dikatakan Kim saat menerima utusan khusus Cina. Kim berbicara dengan Wang Jiaru, kepala departemen internasional Partai Komunis Cina, Senin, di Pyongyang, pada sebuah pertemuan untuk membahas masalah ambisi Korea Utara mengembangkan senjata nuklir.

    Menurut laporan media massa Cina, Selasa, Kim pada pertemuan itu beberapa kali mengulangi keinginanya agar di seluruh semenanjung Korea terbebas dari senjata nuklir.

    Pada bagian lain, utusan khusus sekretaris jenderal PBB untuk urusan politik Lynn Pascoe, Selasa, diharapkan segera tiba di Pyongyang untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Korea Utara. Namun sejauh ini belum diketahui agenda yang akan dibicarakan.

    Sementara itu, membalas kedatangan utusan Cina, pemimpin Korea Utara segera mengirimkan utusan khusus ahli nuklir Kim Kye-gwan ke Beijing, Selasa. Spekulasi yang berkembang, pertemuan kedua negara membahas hasil pertemuan sebelumnya di Pyongyang.

    Cina merupakan penyumbang terbesar dan memiliki pengaruh kuat di Korea Utara. Pejabat kantor berita Cina Xinhua melaporkan, Pyongyang berjanji akan melucuti senjata nuklir yang dimiliki sebagai bentuk imbalan bantuan ekonomi yang akan diterimanya. Selama ini sejumlah negara menangguhkan bantuan ekonomi ke Korea Utara sebelum ada kesepakatan pembicaraan perlucutan senjata, yang dimotori oleh Beijing dan melibatkan delegasi Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan.

    ALJAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.