Ahmadinejad: Pengayaan Uranium Perlu Ditingkatkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP| Mehr News Agency| Ruzbeh Jadidoleslam

    AP| Mehr News Agency| Ruzbeh Jadidoleslam

    TEMPO Interaktif, Teheran - Presiden Iran memerintahkan badan atom negaranya untuk memperkaya persediaan uranium. Padahal produksi bahan utama nuklir ini telah memantik kemarahan negara-negara Barat yang menginginkan Negara Republik Islam itu untuk menghentikan program nuklirnya.

    ahmadinejadMahmoud Ahmadinejad mempertahankan diri, bagaimanapun Iran masih bersedia untuk mengikuti rencana PBB untuk mengekspor uranium ke luar negeri. Produksi uranium sebagai bahan bakar nuklir untuk pembangkit listrik dikhawatirkan bisa meningkat untuk membuat bahan senjata.

    Pesan campuran yang disampaikan Teheran telah membuat marah Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa, yang mengklaim Iran hanya mengulur-ulur waktu karena berusaha untuk membangun senjata nuklir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates menyerukan masyarakat internasional untuk menekan Iran agar segera meninggalkan program nuklirnya.

    Menteri Pertahanan Jerman Karl-Theodor zu Guttenberg berkata: "Hari ini menunjukkan bahwa sandiwara sedang dimainkan seperti telah kita lihat di masa lalu, bahwa uluran tangan dari masyarakat internasional tidak hanya ditolak tetapi dikembalikan kembali."

    Para pengawas nuklir PBB telah bekerja untuk meredakan ketegangan internasional atas program nuklir Iran. Pada bulan Oktober, PBB mengusulkan agar Teheran mengekspor pengeyaan uranium ke Rusia dan Prancis.

    Iran ingin memperkaya uranium dengan persediaan hingga 20 persen, naik dari 3,5 persen, untuk daya riset reaktor dengan menghasilkan isotop medis. Tetapi masyarakat internasional menuntut penghentian semua aktivitas pengayaan karena proses yang sama bisa digunakan untuk memproduksi senjata.

     

    AP| NUR HARYANTO

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.