Cina Tak Butuh Pelajaran Internet dari Amerika

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Beijing - Cina tidak memerlukan pelajaran tentang Internet dari Amerika Serikat, kata kepala sebuah asosiasi media online. Pernyataan itu menyusul kritikan Amerika terkait kebebasan informasi di Cina.

    Pidato Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada hari Kamis lalu yang kurang menunjukkan rasa hormat kepada Cina, dinilai tidak dapat menerima kebijakan masalah-masalah "keamanan nasional" atau "stabilitas sosial," kata Ketua Asosiasi Media Online Beijing Min Dahong.

    Internet telah bergabung dengan ketidakseimbangan perdagangan, nilai mata uang, penjualan senjata AS ke Taiwan dan ketegangan mengenai hak asasi manusia dan Tibet di antara perselisihan antara negara dengan perekonomian terbesar dan ketiga dunia itu.

    "Bagaimana Internet Cina dikembangkan dan bagaimana dia dikelola adalah urusan orang Cina sendiri," kata Min dalam sebuah wawancara dengan Xinhuanet.com.

    "Terkait Internet, Cina tidak memerlukan pelajaran dari Amerika Serikat tentang apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya," katanya.

    Pidato Clinton mengkritik kebijakan cyber Cina dan Iran, dan menuntut Beijing menyelidiki keluhan-keluhan Google Inc tentang hacking dan sensor.

    Google, mesin pencari teratas dunia, mengatakan akan menutup situs google.cn yang berbahasan Cina dan kantor-kantor di Cina setelah serangan cyber dari Cina yang juga menargetkan perusahaan lain dan pegiat hak asasi manusia yang menggunakan layanan Gmail.

    Situs Web Facebook, Twitter dan YouTube juga diblokir di Cina, yang menggunakan penyaringan "firewall" untuk mencegah pengguna Internet melihat situs web internasional dengan konten menentang Partai Komunis Cina.

    "Pidato Hillary pada 21 Januari menyindir bahwa Cina tidak memiliki kebebasan informasi dan pidato itu kenyataannya tidak sopan dan menghilang," kata Min.

    REUTERS | ERWIN Z


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.