Amerika Larang Pesawat Berpenumpang Ngetem Tiga Jam di Landasan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/David Zalubowski

    AP/David Zalubowski

    bandara di amerikaTEMPO Interaktif, Washington - Pemerintah Amerika Serikat melarang maskapai penerbangan membiarkan penumpang di dalam pesawat yang tidak juga terbang sampai tiga jam.

    Jika pesawat berada di landasan lebih dari tiga jam, mereka bisa didenda sampai US$27,5 ribu (Rp 262 juta) untuk setiap penumpang yang ada di dalamnya.

    Selaini itu, jika pesawat lebih dari dua jam di landasan, maskapai mesti menyediakan makanan dan minuman bagi para penumpang. Toilet juga mesti bisa digunakan.

    Pihak maskapai mengatakan akan mematuhi peraturan yang mesti dijalankan dalam tiga bulan mendatang itu. Tapi mereka memperingatkan bahwa akan makin banyak penundaan penerbangan yang buntutnya semakin tidak nyaman bagi penumpang.

    "Persyaratan bahwa pesawat harus kembali menurunkan penumpang dalam tiga jam atau didenda, tidak cocok dengan tujuan kami agar setiap pesawat terbang selama mungkin," kata Presiden Asosiasi Transportasi Udara, James May.

    Tapi Menteri Perhubungan Amerika, Ray LaHood, berbeda pendapat. "Saya tidak tahu apa yang lebih mengganggu bagi orang-orang dibanding terpaksa duduk dalam pesawat yang diam selama lima, enam, atau tujuh jam tanpa penjelasan apapun," katanya.

    Para penumpang kadang dibiarkan di dalam pesawat yang tidak terbang saat pesawat mendapat masalah. Mereka tidak diizinkan keluar pesawat meski pesawat berada di landasan.

    Agustus silam misalnya, tiga maskapai--Continental Airlines, ExpressJet Airlines, dan Mesaba Airlines--didenda oleh Departemen Perhubungan karena memaksa penumpang tetap di dalam pesawat di landasan selama enam jam. Pesawat berada di landasan karena ada badai.

    AP/NURKHOIRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.