Irak Desak Iran Tarik Pasukan dari Ladang Minyak Sengketa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta - Irak menuntut Iran segera menarik pasukannya dari satu ladang minyak sengketa di perbatasan kedua negara, Jumat. Namun, Teheran membantah adanya penyerangan atas ladang minyak tersebut.

    Juru bicara Pemerintah Irak, Ali Ad-Dabbagh, mengatakan 11 prajurit Iran telah menguasai ladang minyak Fakka di satu daerah terpencil di gurun di Irak Tenggara. Irak menyebut sebagai sebuah "pelanggaran terhadap kedaulatan Irak".

    "Irak menuntut penarikan segera dari sumur Nomor 4 dan ladang minyak Fakka, yang menjadi milik Irak. Irak tengah mengupayakan penyelesaian diplomatik dan damai atas persoalan ini," ujar Ad-Dabbagh.

    Ad-Dabbagh tak menjelaskan batas waktu bagi penarikan tentara Iran dan tak menyebutkan tindakan yang bakal ditempuh Baghdad jika Iran gagal mematuhi desakan itu. "Sejumlah pejabat juga sudah memanggil utusan Teheran di Irak untuk merundingkan masalah itu," kata dia.

    Sejumlah pejabat Irak mengatakan, tentara Iran menyeberang ke wilayah Irak pada Jumat, dan menaikkan bendera Iran di Fakkah, yang kepemilikannya masih diperdebatkan oleh Iran.

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Irak Ahmed Ali Al-Khajaji,  penyerangan Iran itu adalah yang paling terbaru dalam beberapa pekan ini ke ladang minyak tersebut, sekitar 300 kilometer di sebelah tenggara Baghdad di Provinsi Maysan.

    "Sekitar pukul 03.30 sore, sebanyak 11 tentara Iran memasuki perbatasan Irak-Iran dan menguasai sumur minyak tersebut. Mereka mengibarkan bendera Iran, dan mereka masih berada di sana," kata Al-Khajaji.

    Kantor Berita informal Iran, Mehr, belakangan melaporkan Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) menyangkal laporan tersebut. "Perusahaan itu membantah prajurit Iran menguasai sumur minyak di mana pun di wilayah Irak," kata NIOC, sebagaimana dilansir Mehr.

    Al-Khafaji mengklaim, sumur tersebut berada di tanah Irak. "300 meter di dalam wilayah Irak. Ada kesepakatan antara menteri perminyakan kedua negara untuk menuntaskan masalah ini secara diplomatik."


    REUTERS l BASUKI RAHMAT N


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.