Soal Dana Iklim, Indonesia Siap Diaudit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • pemanasan globalTEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia terus melakukan terobosan  agar Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen yang tinggal satu hari, berhasil dengan baik. “Masalah utama adalah hilangnya trust di sini,” kata Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa, Kamis malam waktu Denmark. Masih ada kepentingan yang tajam antara negara maju dengan negara-negara berkembang. 

    Untuk mengetahui suasana konferensi dan menjembatani  perbedaan, kata Marty, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan PM Norwegia, PM Australia Kevin Rudd, Presiden Meksiko Felipe Calderon Hinojosa, Sekjen PBB Ban Ki Moon dan  PM Thailand Abhisit Vejajjiva. Presiden mengutus  Marty Natalegawa  bertemu Sudan yang menjadi ketua Kelompok 77, gabungan negara-negara berkembang. 

    Marty menegaskan Indonesia menghilangkan “baju-baju” kepentingan untuk mencairkan kebekuan di Konferensi Kopenhagen. Salah satunya adalah soal mekanisme  pengukuran, pelaporan dan pemeriksaan (measurement, reporting and verification, MRV).  Isu ini jadi ganjalan karena
    negara-negara berkembang tidak ingin ada audit keuangan dari bantuan dana negara maju untuk mengurangi emisi karbon. Mereka beralasan bahwa mekanisme  itu melanggar kedaulatan suatu negara.

    Sementara negara maju menuntut bantuan yang telah diserahkan harus jelas pemakaiannya. Hal itu terkait pertanggungjawaban mereka kepada pembayar pajak. Amerika Serikat misalnya, menawarkan pendekatan ‘pledge and review’ di mana setiap negara berjanji menurunkan emisi nasionalnya dan harus terbuka serta siap diperiksa oleh negara lain.

    Proposal Amerika Serikat ini tampaknya menarik bagi negara-negara berkembang yang secara sukarela menurunkan emisi nasionalnya.  Kemarin Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengumumkan komitmen negaranya kepada pers di Kopenhagen. “Kami akan memobilisasi dana US$ 100 miliar setiap tahun mulai tahun 2020 untuk kebutuhan negara-negara berkembang,” katanya.

    Pada awal-awal persidangan di  Konferensi Kopenhagen, delegasi Indonesia menolak adanya audit keuangan dari luar.  Dalam arti, MRV hanya untuk mendukung, bukannya tindakan yang harus dilakukan.  Namun setelah kehadiran kepala negara, sikap tersebut berubah. Hal itu terlihat jelas dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Konferensi Kopenhagen, Kamis siang.

    Menurut Yudhyono,  inisiatif  dana segera  merupakan awal yang baik bagi proyek mitigasi dan adaptasi. Bagi Indonesia,  idealnya dana yang diluncurkan menjadi US$ 25-35 miliar per tahun hingga 2012.  “Jumlah ini  hanya  tetesan kecil dalam ember ketimbang US$ 6 triliun yang hilang selama krisis keuangan gobal,” katanya. Presiden Yudhoyono  menjelaskan negara maju dan negara berkembang harus fleksibel terhadap MRV.  Mekanisme MRV dalam Bali Action Plan memiliki tiga kategori yakni komitmen dan aksi negara maju dalam mitigasi, aksi negara berkembang dalam mitigasi serta dukungan negara maju bagi negara berkembang untuk aksi mitigasi.  Yudhoyono
    mengkritik   negara-negara maju yang terikat Protokol Kyoto untuk mengurangi emisinya, ternyata tidak tercapai.

    MRV, kata Yudhoyono, bukan ide yang mustahil jika seluruh negara menetapkan target pengurangan emisinya. “Kita  perlu tahu jika kita sudah mencapai kemajuan dalam target masing-masing."  Indonesia bersedia transparan untuk memaparkan kemajuan dan rencana MRV berdasar kesepakatan mekanisme multilateral. "MRV dibutuhkan untuk memastikan ada dukungan negara maju bagi negara berkembang tersalurkan dengan baik demi perubahan iklim." Hal ini penting, tambahnya,  agar tidak timbul perdagangan yang diskriminatif.

    Menurut Marty Natalegawa, MRV jangan dipandang sebagai campur tangan negara luar terhadap kedaulatan suatu negara. Dia mencontohkan bantuan yang diterima dari luar negeri ketika tsunami melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004. “Kita transparan dan terbuka mengelola bantuan itu,” katanya. Mekanisme MRV, ujarnya, juga untuk mendisiplinkan tiap negara  bahwa target penurunan emisi telah tercapai dan terlihat.

    UNTUNG WIDYANTO (KOPENHAGEN)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.