Tuntut Pulang ke Sahara Barat, Aminatou Haidar Mogok Makan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • www.middle-east-online.com

    www.middle-east-online.com

    TEMPO Interaktif, Seorang aktivis kemerdekaan Sahara Barat melanjutkan aksi mogok makan. Dia menolak perawatan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan Spanyol.

    Aminatou Haidar melakukan mogok makan di bandara Lanzarote sejak dia diusir keluar dari Kepulauan Kenari milik Spanyol oleh pemerintah Maroko.

    Maroko menolak aktivis ini memasuki Sahara Barat, sebuah kawasan yang sekarang masih menjadi perselisihan.

    Pemerintah Maroko juga menyita paspor Haidar karena menolak mengakui sebagai warga negara Maroko.

    Aksi Haidar mendapatkan dukungan dari orang-orang terkenal berdarah Spanyol, termasuk aktor Javier Bardem dan sutradara film Pedro Almodovar.

    Hingga saat ini Aminatou Haidar talah melakukan mogok makan selama 22 hari. Dia menolak semua makanan dan minuman yang diberikan, kecuali air gula.

    Untuk mendukung aksinya, Haidar mendirikan tenda di luar bandara Lanzarote, dan bertekad sampai kapanpun tidak akan makan hingga pemerintah Maroko mengembalikannya ke rumah.

    Sekarang, dia juga menekan pemerintah Spanyol agar ikut campur memecahkan situasi yang ada. Bahkan Haidar berjanji tidak akan mau menerima perawatan kesehatan yang disediakan Spanyol.

    Perdana Menteri Spanyol akan berusaha keras melakukan sesuatu yang dapat memecahkan masalah ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Maroko, Senin (7/12) kemarin, menyatakan bahwa surat kaleng yang mendukung aksi mogok Haidar telah diboncengi gerakan sparatis Fron Polisario yang pernah bertempur dengan pasukan Maroko demi kemerdekaan Sahara Barat, tahun 1990.

    Namun pernyataan tersebut dibantah Haidar, yang pernah memenangkan penghargaan sebagai aktivis perdamaian. "Saya hanya ingin pulang ke rumah," ujarnya.

    Kondisi kesehatan Haidar, kini terancam. Tetapi belum ada tanda-tanda mendapatkan perhatian dari pemerintah Maroko.


    BBC | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.