Wujudkan Penambahan Pasukan, Obama Kirim Marinir ke Afganistan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Washington - Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan marinir, sebagai awal tindak lanjut rencana Presiden Amerika Serikat Barack Obama menambah 35 ribu personel pasukan militer negaranya ke Afganistan.

    Obama tampak berupaya memecah keraguan publik atas rencananya yang memakan biaya besar itu, dengan menggabungkan pasukan baru bersama pasukan lama yang telah bercokol di Afganistan sejak 2001.

    Malam ini (1/12) Obama mengakhiri pembahasan 92 hari soal strategi konflik di Afganistan, dan keputusannya akan dibacakan di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, New York.

    Menurut pihak kemiliteran Amerika Serikat, pengiriman pasukan marinir itu dilakukan secara bertahap, dalam rentang waktu dua hingga tiga minggu, pasca pengumuman keputusan Obama. Pengiriman dilanjutkan setelah peringatan hari Natal, hingga akhirnya dituntaskan awal 2010.

    Menurut Sekretaris Negara, Hilary Rodham Clinton awal pengiriman pasukan tersebut sebagai bentuk perlunya tindakan nyata. Diharapkannya, pasukan marinir yang dikirim dapat membantu pertempuran melawan Taliban di provinsi Helman bagian Selatan.

    Pasalnya, Taliban dan al-Qaidah di Pakistan dan Afganistan telah bersatu padu, dan melahirkan kekuatan baru. "Selama Pakistan dan Afganistan masih bersikeras dengan urusan di perbatasan, dan berambisi atas kedaulatan masing-masing negara, akan terbuka luas pintu bagi para 'aktor buruk'. Dan hasilnya kelompok teroris berkembang subur disana," kata Hillary.

    Dengan dikirimnya 35 ribu personel pasukan Amerika ke Afganistan, maka jumlah keseluruhan pasukan yang berada di negara itu mencapai 71 ribu personel. Sebelumnya, jumlah pengiriman pasukan yang direncanakan Obama adalah 21 ribu personel.


    AP/ANGIOLA HARRY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.