Jaksa Amerika Sita Empat Masjid Terkait Iran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo

    AP Photo

    TEMPO Interaktif, New Yokr - Jaksa federal Amnerika Serikat menyita empat masjid dan sebuah gedung tinggi yang dimiliki sebuah yayasan muslim. Masjid dan gedung yang disita pada Kamis (12/11) itu dicurigai dikendalikan oleh pemerintah Iran secara rahasia.

    Jaksa mengirim dakwaan ke pengadilan federal terhadap yayasan itu, Yayasan Alavi, dan berusaha menyita aset senilai sekitar US$500 juta (Rp 4,7 triliun). Aset itu mulai dari rekening bank, kompleks pendidikan dan masjid di New York, Maryland, California, dan Houston, tanah dengan luas lebih dari 40 hektare di Virginia, dan gedung bertingkat 36 di New York.

    Jaksa hanya menempel surat bahwa gedung itu dalam proses penyitaan. Kompleks sekolah dan masjid tetap beroperasi dengan normal.

    Masjid dan gedung bertingkat itu akan tetap buka sampai pengadilan memberi keputusan. Proses pengadilan ini bisa lama. Biasanya pemerintah akan menjual aset sitaan hasil kejahatan dan hasil penjualan kadang dibagikan kepada para korban kejahatan itu.

    "Belum ada tindakan terhadap penghuni atau yang menggunakan properti itu," ungkap juru bicara kejaksaan federal, Yusill Scribner. "Pengguna atau penghuni bisa menggunakan dengan bebas properti seperti sebelum ada penyitaan. Tidak ada tuduhan atau sangkaan kepada sebagian pengguna atau penghuni itu."

    Jaksa mengatakan bahwa Yayasan Alavi mengelola aset itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah Iran. Alavi bekerja dengan perusahaan bernama Assa Corp.

    Assa itu dituduh mengirim keuntungan penyewaan aset kepada bank pemerintah Iran, Bank Melli. Menurut Departemen Keuangan Amerika, Bank Melli ini membiayai proyek nuklir Iran dan perusahaan Amerika diharamkan berbisnis dengan Bank Melli.

    Amerika menjadikan Bank Melli sebagai salah satu perusahaan Iran yang terlarang dan aset harus disita pada 2007. Ini karena Melli mendanai program nuklir dan rudal balistik Iran.

    Dalam dokumen penyitaan setebal 97 halaman, disebut keterlibatan beberapa pejabat Iran dalam Alavi, termasuk wakil perdana menteri dan duta besar Iran untuk PBB.

    "Selama dua dekade, urusan Yayasan Alavi telah disetir oleh berbagai pejabat Iran, termasuk duta besar Iran untuk PBB," ungkap jasa Preet Bharara. "Ini melanggar sejumlah undang-undang Amerika."

    Yayasan Alavi itu, di masa Shah Iran, bernama Yayasan Pahlavi. Yayasan itu digunakan Shah Iran, yang digulingkan Khomeini dan revolusi Islam pada 1979, sebagai badan amal Iran di Amerika. Tapi, menurut Amerika, sejak Shah Iran sekutu mereka itu digulingkan, Yayasan Alavi berubah tujuannya.

    Salah satu aset paling menguntungkan terletak di Carmichael, California. Aset itu gedung tinggi Piaget yang dibangun pada 1970-an saat Iran masih dikuasai konco Amerika, Shah Iran. Gedung itu disewa berbagai perusahaan.

    Selama 36 tahun, gedung itu menjadi sumber pendapatan penting bagi Alavi. Dari catatan pajak, pada 2007 gedung itu memberi keuntungan US$4,5 juta (Rp 42 miliar) bagi Alavi.

    Keuntungan itu digunakan untuk membiayai pusat kegiatan muslim, mengirim buku-buku bagi muslim yang ada di penjara Amerika, membangun masjid, dan mendanai sejumlah ilmuwan Iran di universitas-universitas Amerika.

    Jika aset gedung ini disita, Alavi tidak akan memiliki uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu, termasuk pendidikan dan masjid.

    Sebelumnya sangat jarang aparat hukum Amerika menyita rumah ibadah. Penyitaan seperti ini bisa bertabrakan dengan Amandemen Pertama terkait kebebasan beragama.

    Langkah ini langsung diprotes kalangan Islam,  yang masih shock karena pekan lalu ada tentara muslim yang menembaki rekan-rekan sendiri di Texas. "Kami mencemaskan bahwa penyitaan rumah ibadah di Amerika bisa memberi dampak menakutkan pada kebebasan beragama semua umat," kata Ibrahim Hooper, juru bicara Dewan Hubungan Amerika-Islam. "Ini mungkin juga mengirim pesan negatif bagi muslim di dunia."

    AP/NURKHOIRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.