TEMPO Interaktif, Bangkok - Setelah lama dalam perdebatan, ASEAN merencanakan akan membentuk badan baru Komisi Hak Asasi Manusia tingkat Asia Tenggara, yang akan diresmikan pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 yang akan berlangsung pada tanggal 23 - 15 Oktober, akhir pekan ini, di Thailand.Badan baru itu, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, tidak akan bertugas penangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara, seperti membebaskan 2.119 tahanan politik di Burma, membebaskan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, atau menangani masalah kekerasan yang lain, tetapi hanya akan berperan mempromosikan masalah hak asasi manusia di Asia Tenggara. Badan tersebut akan lebih berfokus pada promosi daripada proteksi hak asasi manusia.
Kalangan aktivis hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat menyambut rencana tersebut, namun juga masih menyangsikan lembaga baru itu bisa 'bergigi' menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini. Terutama masalah pelanggaran hak asasi manusia di Burma. "Sementara ASEAN semakin melakukan pencapaian maju, Burma tetap seekor gajah di dalam sangkar. Itu meremehkan semangat ASEAN (untuk maju)," ujar Debbie Stothard, aktivis ASEAN Alternative Network on Burma.
Para pemimpin ASEAN mengatakan Komisi itu kemungkinan akan diperkuat perannya, pada masa-masa mendatang.
Selain dihadiri para kepala negara dari ke-10 negara anggota, KTT ASEAN ke-15 ini, juga akan dihadiri para mitra strategis seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.
Pertemuan akan berlangsung antara tanggal 23 - 25 Oktober 2009, di kompleks resort Hua Hin, sekitar 200 kilometer disebelah selatan Bangkok. Sebuah pertemuan pendahuluan akan diadakan pada Kamis (22/10) besok.
Kalangan aktivis NGO (Non Goverment Organization) di Asia Tenggara sejak semula mengusulkan untuk diberi kesempatan menghadiri konferensi dan melakukan dialog dengan para pemimpin delegasi, namun hingga kini tampaknya usulan tersebut belum pasti terjadwalkan.
Thailand mengerahkan sekitar 18.000 aparat keamanan untuk menjaga acara ini, dan menerapkan Internal Security Act diwilayah berlangsungnya acara. Dengan penerapan aturan ini, memungkinkan aparat untuk menangkap atau melarang setiap aktivitas yang dianggap mengganggu acara, tanpa harus melalui prosedur resmi.
Pemerintah Thailand tak ingin kembali dipermalukan, setelah dalam acara serupa pada April lalu di Pattaya, selatan Bangkok, acara berhasil dibubarkan ribuan demonstran anti pemerintah. Para pemimpin negara yang menjadi peserta terpaksa harus dievakuasi melalui udara, karena hotel tempat berlangsungnya acara diblokade demonstran.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan juga akan hadir dalam konferensi ini.
AP l WAHYUANA
