TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin kelompok Islamis Hamas dan gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas membahas rencana kerja sama pascaperang di Gaza dalam putaran baru pembicaraan di Kairo Rabu, 9 Oktober 2024, kata seorang pejabat Hamas kepada Reuters.
Pembicaraan ini merupakan yang pertama sejak kedua kelompok bertemu di Cina pada Juli dan menyepakati langkah-langkah untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina untuk Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Pembicaraan ini juga adalah bagian dari upaya yang telah berlangsung lama dan sebelumnya tidak berhasil untuk menyembuhkan perpecahan yang mengeras ketika Hamas menguasai Gaza dalam konflik singkat dengan Fatah pada 2007.
Delegasi Hamas dipimpin oleh Khalil Al-Hayya, wakil komandan kedua dan kepala negosiator kelompok tersebut yang berbasis di Qatar, kata pejabat media Hamas, Taher Al-Nono.
Seorang pejabat Palestina mengatakan delegasi Fatah dipimpin oleh orang kedua di komando Fatah, Mahmoud Al-Aloul. Tidak ada komentar langsung dari Fatah.
"Pertemuan ini akan membahas agresi Israel ke Jalur Gaza, dan tantangan-tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina," kata Nono.
Masalah administrasi Gaza setelah perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama satu tahun merupakan salah satu masalah yang paling pelik yang dihadapi Palestina.
Israel, yang memulai kampanye militernya untuk menghabisi Hamas di Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap komunitas Israel selatan pada 7 Oktober 2023, telah mengesampingkan keikutsertaan kelompok tersebut dalam pemerintahan pascaperang.
Faksi-faksi Palestina mengatakan bahwa rencana pascaperang mereka adalah urusan internal, dan menolak syarat-syarat dari Israel.
Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir, mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, sebelumnya melaporkan bahwa pembicaraan antara kedua kelompok Palestina tersebut membahas sejumlah isu, termasuk berkas penyeberangan perbatasan Gaza.
Pada Juli, faksi-faksi Palestina sepakat di Cina untuk mencapai "persatuan nasional yang komprehensif" dan membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara untuk mengelola urusan Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
