Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perjalanan 15 Tahun Kekuasaan Sheikh Hasina dalam Lini Masa

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berbicara saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron selama Konferensi Keamanan Munich tahunan, di Munich, Jerman, 17 Februari 2024. (REUTERS/Wolfgang Rattay)
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berbicara saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron selama Konferensi Keamanan Munich tahunan, di Munich, Jerman, 17 Februari 2024. (REUTERS/Wolfgang Rattay)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sheikh Hasina menjadi perdana menteri Bangladesh untuk pertama kalinya setelah partai Liga Awami yang dipimpinnya memenangkan pemilu 1996. Masa jabatan keduanya, yang dimulai pada 2009, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.

Namun, ia dituduh menjadi pemimpin garis keras dan menindak tegas perbedaan pendapat. Kekuasaannya selama 15 tahun juga dikenal karena pelanggaran HAM. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap pasukan elite Batalion Aksi Cepat, yang terkait dengan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum.

Pada Senin, setelah protes selama berminggu-minggu, Perempuan berusia 76 tahun ini mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara tersebut. Berikut ini adalah masa-masa kepemimpinannya:

29 Desember 2008 - Liga Awami memenangkan pemilihan umum, dan Hasina menjadi PM Bangladesh untuk kedua kalinya.

Februari 2009 - Bangladesh Rifles, sebuah pasukan paramiliter, memberontak. Lebih dari 74 orang terbunuh. Pemerintahan Hasina berhasil memulihkan ketertiban.

Juni 2011 - Amandemen ke-15 konstitusi disahkan. Amandemen ini membawa perubahan yang signifikan, termasuk menghapus pemerintahan caretaker yang netral, yang telah memerintah selama pemilihan umum dan transisi pemerintahan. Pihak oposisi mengatakan bahwa mempertahankan sistem caretaker sangat penting untuk pemilihan umum yang bebas dan adil.

Februari 2013 - Protes massa di Shahbagh, Dhaka, menyerukan hukuman mati bagi mereka yang melakukan kekejaman selama Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971.

Oktober 2013 - Gedung Rana Plaza runtuh, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyoroti kurangnya keamanan di industri garmen, yang merupakan andalan ekonomi Bangladesh.

5 Januari 2014 - Liga Awami memenangkan pemilihan umum, yang diboikot oleh partai oposisi utama dan sekutunya. Hasina memenangkan masa jabatan kedua berturut-turut sebagai perdana menteri.

Januari 2015 - Kerusuhan politik dan kekerasan meletus akibat tuntutan Partai Nasionalis Bangladesh yang tidak terpenuhi setelah pemilihan umum 2014.

30 Desember 2018 - Liga Awami memenangkan pemilihan umum di tengah tuduhan kecurangan suara. Hasina mengamankan masa jabatan ketiga berturut-turut setelah memenangkan 96 persen suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maret 2020 - Perekonomian Bangladesh menderita akibat pandemi COVID-19. Karantina wilayah menyebabkan kenaikan harga, yang berujung pada krisis biaya hidup.

Desember 2021 - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terkait hak asasi manusia terhadap pasukan paramiliter elite Bangladesh, Batalion Aksi Cepat, dan tujuh pejabatnya saat ini dan mantan pejabatnya, menuduh mereka terlibat dalam ratusan kasus penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum sejak 2009.

2022 - Bangladesh melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 7,2 persen, menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Ekspor garmen dan pengiriman uang mendorong ekspansi ini. Namun, kesenjangan kekayaan meningkat, dan 10 persen populasi terkaya sekarang menguasai 41 persen dari total pendapatan.

Januari 2024 - Hasina memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilihan umum yang diboikot oleh oposisi.

Juli 2024 - Para mahasiswa melancarkan protes terhadap kuota pekerjaan pemerintah, yang mencadangkan sepertiga jabatan pegawai negeri untuk keturunan orang-orang yang berjuang dalam perang kemerdekaan 1971. Protes berubah menjadi kekerasan setelah tindakan keras pemerintah dan serangan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan partai yang berkuasa.

29 Juli 2004 - Protes-protes berlanjut dan seruan-seruan untuk pengunduran diri Hasina semakin meningkat.

4 Agustus 2004 - Hampir 100 orang terbunuh selama protes, sehingga jumlah total korban tewas menjadi hampir 300 orang.

5 Agustus 2024 - Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan negara tersebut. Para pengunjuk rasa menyerbu kediaman perdana menteri.

AL JAZEERA

Pilihan Editor: PM Hasina Mundur, KBRI Bangladesh Imbau WNI Hindari Lokasi Demonstrasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

1 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

Komnas HAM kembali menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian selama aksi Peringatan Darurat Kawal Putusan MK pada akhir Agustus lalu


49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

1 hari lalu

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan kunjungan mendadak ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 2 Juli 2023. (Foto: Facebook/Amir Yusof)
49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

Sebanyak 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait sindikat perdagangan orang yang bawa pekerja asing ilegal


Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

2 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.


Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

2 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

Dari total 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 350 di antaranya melibatkan Polri.


20 Tahun Pembunuhan Munir, LBH Bandung Singgung Kejanggalan Hilangnya Dokumen TPF

11 hari lalu

Direktur LBH Bandung Heri Pramono mengisi acara diskusi film
20 Tahun Pembunuhan Munir, LBH Bandung Singgung Kejanggalan Hilangnya Dokumen TPF

Direktur LBH Bandung menyoroti soal pengungkapan 20 tahun pembunuhan Munir aktivis HAM dan kejanggalan hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF).


Bangladesh Meminta India Pastikan Mantan PM Hasina Diam

13 hari lalu

Sheikh Hasina. REUTERS/Damir Sagolj
Bangladesh Meminta India Pastikan Mantan PM Hasina Diam

Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus menyusul protes massal terhadap pemerintahan yang dijalankannya selama 15 tahun di Bangladesh


Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

14 hari lalu

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

Ketu KPU Bangladesh mundur setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina.


Amnesty Sayangkan Tidak Ada Inisiatif Negara Bongkar Pembunuhan Munir setelah 20 Tahun Berlalu

15 hari lalu

Berkunjung ke Museum HAM Munir di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Beberapa pengunjung terlihat membaca kilas balik kasus HAM di Indonesia yang dipamerkan di museum tersebut pada Kamis 29 Agustus 2024. Foto Fachri Hamzah/TEMPO.
Amnesty Sayangkan Tidak Ada Inisiatif Negara Bongkar Pembunuhan Munir setelah 20 Tahun Berlalu

Usman mengatakan pembunuhan Munir diartikan sebagai tindakan menghentikan perjuangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.


UEA Bebaskan 57 Warga Bangladesh yang Dipenjara karena Unjuk Rasa

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sipil tertinggi dari Presiden PEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu, 17 Juli 2024. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat hubungan erat antara kedua negara dan meningkatkan kerja sama bilateral selama masa jabatannya. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
UEA Bebaskan 57 Warga Bangladesh yang Dipenjara karena Unjuk Rasa

Warga Bangladesh dipenjara di UEA karena berunjuk rasa menentang eks PM Sheikh Hasina.


Bangladesh Effect, Demo Besar Memaksa PM Bangladesh Mundur dan Melarikan Diri

25 hari lalu

Warga merayakan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina bersama koordinator protes antikuota di Dhaka, Bangladesh, 5 Agustus 2024. Unjuk rasa yang dimotori mahasiswa itu telah membuat lebih dari 300 orang tewas. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Bangladesh Effect, Demo Besar Memaksa PM Bangladesh Mundur dan Melarikan Diri

Protes besar di Bangladesh yang dikenal sebagai Bangladesh Effect, memaksa PM Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri ke luar negeri.