TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rangkaian pertemuan ke-57 para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN atau AMM/PMC menyinggung isu Myanmar, di mana Retno menyampaikan kekecewaan karena 5PC oleh Myanmar tidak ada kemajuan.
Menurut Retno, situasi di Myanmar semakin buruk antara lain ditandai dengan meningkatnya konflik internal yang sebabkan naiknya pengungsi internal, meningkatnya berbagai aktivitas kejahatan lintas batas, antara lain online scam dan perdagangan obat-obatan terlarang di mana korbannya mayoritas adalah warga dari Asia Tenggara. Data UNODC menunjukkan terjadi peningkatan perdagangan opium di Myanmar.
Kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini mengharuskan semua negara anggota ASEAN, termasuk semua pihak di Myanmar, mengembalikan perdagangan dan stabilitas di Myanmar.
Menlu Retno pun menyarankan beberapa hal, pertama memastikan 5PC tetap menjadi referensi utama upaya ASEAN. Tanpa adanya kemajuan implementasi 5PC, maka partisipasi Myanmar untuk pertemuan Menlu dan KTT ASEAN perlu tetap dipertahankan (tidak ada perwakilan politis).
Kedua, perlunya memperbesar bantuan kemanusiaan. Pada tahun ini Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Internasional (ICRC) untuk Myanmar sebesar USD 500 ribu (Rp8 miliar) untuk program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Indonesia juga akan menyalurkan vaksin polio pada September tahun ini.
Indonesia juga menyambut baik inisiatif bantuan kemanusiaan lintas batas dari Thailand, sekaligus menekankan perlunya bantuan dilakukan secara inklusif dan transparan di semua level, dari perencanaan hingga implementasinya. Masih terkait situasi di Myanmar, Retno menyampaikan perlunya mekanisme informal Troika ASEAN untuk Myanmar dilanjutkan.
Retno menegaskan perlunya sinergi ASEAN dengan Utusan khusus PBB untuk Myanmar dalam mobilisasi dan pengelolaan bantuan untuk Myanmar. Indonesia memastikan mendukung diselenggarakannya pertemuan para Utusan khusus Myanmar.
Hal Ketiga, perlunya memastikan dialog yang inklusif. Meski hingga saat ini belum ada keinginan dialog dari para stakeholders, namun Retno menegaskan dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas yang lestari di Myanmar.
“ASEAN harus terus berupaya mendorong dialog inklusif ini untuk membangun rasa saling percaya di antara stakeholders,' ujar Menlu Retno.
ASEAN pada 2021 sudah meminta Myanmar untuk mencari "dialog, rekonsiliasi, dan normalisasi situasi" setelah militer Myanmar melakukan kudeta menjatuhkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Sebab stabilitas politik di negara anggota ASEAN sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera.
Sebagai organisasi internasional, ASEAN telah mengumandangkan prinsip non-intervensi yang ketat dari tiap-tiap negara anggota, yang tertuang pada pasal 2 Piagam ASEAN. Tetapi di satu sisi, Piagam ASEAN juga mendesak negara anggota mematuhi asas demokrasi, HAM, dan pemerintahan konstitusional.
Pilihan editor: Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
