Antisipasi Pengaruh Cina, Australia Kirim 7 Menteri ke Papua Nugini

TEMPO.CO, Jakarta - Australia mengirimkan tujuh menteri dan kepala kepolisiannya ke Papua Nugini untuk mengadakan pembicaraan keamanan dan perdagangan dengan negara tetangganya di utara itu, demikian ungkap para pejabat pemerintah pada Selasa, 18 Juni 2024 , di tengah-tengah kekhawatiran akan ambisi Cina untuk memperluas peran kepolisiannya di Kepulauan Pasifik.

Papua Nugini (PNG) sedang meningkatkan hubungan perdagangan dengan Cina dan mengungkapkan pada Januari bahwa mereka juga sedang dalam pembicaraan awal dengan Beijing mengenai kerja sama kepolisian, sehingga mengkhawatirkan Canberra dan Washington, yang telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara Kepulauan Pasifik terbesar itu tahun lalu.

Beijing telah mengirim polisi ke negara tetangga Kepulauan Solomon dan Kiribati, dan mengatakan bahwa mereka memiliki strategi untuk membantu negara-negara Kepulauan Pasifik menjaga ketertiban sosial.

Namun, Australia mengatakan bahwa seharusnya tidak ada "peran" bagi Cina dalam mengawasi Kepulauan Pasifik, dan Australia akan melatih lebih banyak pasukan keamanan lokal untuk mengisi kekosongan.

Sebuah kapal patroli polisi yang disumbangkan oleh Australia diserahkan dalam sebuah upacara pada hari Selasa yang dihadiri oleh Perdana Menteri PNG James Marape dan Menteri Luar Negeri Justin Tkachenko, Jaksa Agung Australia Mark Dreyfus, dan kepala polisi kedua negara, demikian ungkap PNG dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Pertahanan Richard Marles, serta para menteri keamanan siber, pertanian dan perikanan, perdagangan, dan pembangunan internasional akan berkunjung ke PNG untuk bergabung dalam pembicaraan mengenai kerja sama ekonomi dan keamanan pada Rabu.

"Papua Nugini merupakan salah satu mitra pertahanan kami yang paling dekat dan paling penting, dan merupakan tempat program kerja sama pertahanan terbesar kami," ungkap Marles dari Australia dalam sebuah pernyataan.

REUTERS

Pilihan Editor: Ketua Hak Asasi Manusia PBB: Situasi di Tepi Barat Memburuk Secara Drastis